oleh

Kades di Sumsel Diminta Tak Main-main Dalam Penggunaan Dana Desa

Kolom:Peristiwa|1 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Para kepala desa (Kades) di Sumatera Selatan diharapkan untuk tidak main-main di dalam pengelolaan dana desa. Karena itu dibutuhkan informasi yang sama dalam pengelolan dana desa salah satunya melalui pelatihan, seminar atau workshop.
Demikian diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru ketika menyampaikan sambutan dalam Seminar dan Workshop Nasional tentang Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES yang dihadiri langsung oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Eko Putro Sandjojo, di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (27/02).

“Mohon kepada Pak Kapolda dan Kajati, para kades ini dapat diberikan bimbingan hukum agar bisa menyamakan persepsi. Karena para Kades ini latar belakang yang berbeda,” harap Gubernur.

Baca juga :  Fraksi PAN Banyuasin Walk Out

Dihadapan para Kades se-Sumsel ini, Deru juga memberikan apresiasi pada Kementerian Desa PDTT RI yang telah menggelar Seminar dan Workshop Nasional tentang tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES. Sehingga nantinya melalui  pembinaan tersebut  pembanguan di desa berjalan selaras dengan pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Adanya perbedaan latar belakang pendidikan serta kepentingan desa. Menjadi kendala lambannya pembanguan di desa. Bantuan pusat Rp1 Miliar satu desa bila tidak terorganisir dengan baik dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu para Kades ini haruslah diberikan pembinaan,” harapnya.

Baca juga :  Mawardi Ingin Lulusan Ponpes Punya Semangat Lebih

Dia menilai suksesnya pembangunan di desa akan mendorong majunya suatu Negara. Karena itu tidak salah jika Presiden mengambil kebijakan melalui programnya mengalokasikan dana yang nilainya tidak terhingga untuk desa.

“Bukan pusat saja yang punya perhatian. Kita Pemerintah Provinsi ikut mambantu. Tahun ini ada sekitar Rp100 Miliar melalui APBD. Tiap satu desa mendapat Rp25 juta. Dengan rincian diantaranya  Rp5 juta untuk PKK, Rp5 juta untuk karang taruna, Rp5 juta untuk Posyandu dan selebihnya untuk uang operasional kades. Bila ini berjalan sukses kita akan tambah lagi kedepannya menjadi dua tau tiga kali lipat,”  katanya.
Sementara itu, Menteri Kemendes PDTT RI, Eko Putro Sandjojo menyampaikan salah satu Visi dan Misi Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat pertumbuhan ekonomi desa untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Baca juga :  SRMI Kecam Pemerintah DKI Jakarta, Usir Warga Tak Mampu Bayar Sewa Rusun
“Pak Presiden telah menaikan dana desa dari Rp20,67 Triliun menjadi Rp46,78 Triliun, dengan kenaikan dua kali lipat itu diharapkan  bisa meningkatkan kesejahteraan,” tukas dia. Rip

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita