oleh

Kemenag Cabut Izin Empat Travel Umroh

Kolom:Peristiwa|3 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) mengambil sikap tegas terhadap pelaku bisnis umroh yang dinilai nakal. Empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) secara resmi dicabut izin operasionalnya.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), HM. Alfajri Zabidi membenarkan bahwa Kemenag RI telah mencabut izin empat PPIU atau travel umroh, yaitu PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours) yang berdomisili di Makassar, Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta.

“Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, pencabutan terhadap Abu Tours, SBL dan Mustaqbal Prima Wisata dilakukan karena mereka telah terbukti gagal memberangkatkan jemaah. Sedangkan Interculture dicabut karena tidak lagi memiliki kemampuan finansial sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah setelah bank garansinya disita pihak kepolisian terkait kasus First Travel. Interculture adalah PPIU yang berafiliasi dengan First Travel,” jelas Fajri, Rabu (27/03).

Baca juga :  Kelurahan di Palembang Harus Ikut Berpartisipasi Kelola Sampah

Terkait nasib jamaah yang hingga sekarang belum diberangkatkan, lanjut Fajri, mereka tidak perlu khawatir. Sebab, PPIU yang dicabut izinnya, termasuk Abu Tours tetap berkewajiban untuk memberangkatkan mereka.

“Dalam diktum pencabutan tidak melepaskan kewajiban Abu Tours terhadap jamaah, baik refund maupun kewajiban memberangkatkan melalui PPIU lain,” tutur Fajri.

Ia menambahkan, Kementerian Agama juga telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umroh, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 tahun 2015.

Baca juga :  Siswa-siswi Palm Kids Kunjungi Griya Agung Palembang

“Regulasi ini diberlakukan untuk membenahi industri umroh. PMA ini dibuat untuk menyehatkan bisnis umroh sekaligus melindungi jamaah. Selama ini ibadah umroh terganggu oleh pelaku bisnis nakal sehingga jamaah rentan menjadi korban,” jelasnya.

Dalam aturan baru ini, lanjutnya, terdapat sejumlah hal penting. Dari sisi model bisnis, ada kewajiban bagi PPIU untuk mengelola umroh dengan cara yang halal atau berbasis syariah. Tidak boleh lagi ada penjualan paket umroh menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jamaah.

“Melalui regulasi ini, izin penyelenggaraan umroh akan diperketat. PMA mengatur keharusan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Selain itu, izin menjadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umroh, taat pajak, dan tersertifikasi. Juga memuat tentang patokan biaya perjalanan ibadah umroh (BPIU) atau harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM),” beber Fajri.

Baca juga :  Program Rumah Tahfidz di Sumsel Dapat Apresiasi

Hal lain yang diatur adalah mekanisme pendaftaran jamaah. Sebelumnya, rekrutmen jamaah dilakukan secara bebas tanpa melapor kepada Kemenag selaku regulator. Sekarang pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah tanggal pendaftaran dan paling lama tiga bulan setelah pelunasan.

“Melalui sistem yang terpusat ini, Kemenag berharap lebih efekti mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Selain itu, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota lebih dilibatkan sejak proses perizinan hingga pengawasan PPIU,” tukasnya. Rip

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita