oleh

Kemiskinan Bangsa Perlu Penanganan Sistemik

Kolom:Peristiwa|13 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Yenni, SH, MH, dalam acara Uji Publik Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari. (08/11).

Menurut Yenni, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Baca juga :  Teken Komitmen Kesepakatan Umat Beragama, Warga di Sumsel Diajak Hindari Konflik

Yenni mengatakan, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. “Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk memberantas kemiskinan,” Jelas Yenni.

Selain itu Yenni juga mengungkapkan data perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada periode 1996-2014 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2005-2012 namun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan. “Selama lima tahun ini, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 57,5 ribu orang atau sekitar, 4,92 persen,” Ungkapnya

Baca juga :  Pantauan Titik Api Bervariatif, Sumsel Masih Aman Dari Karhutla

Sementara lanjut Yenni, upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui program-program baik itu yang berasal dari dana APBN maupun APBD. Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan”.

Selain itu juga kata Yenni, ketidaktepatan sasaran pengguna program juga menjadi momok permasalahan penanggulangan kemiskinan. “Program yang dilaksanakan tidak sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (Desta)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita