oleh

Kendaraan Tidak Bayar Pajak Di Sumsel 50 %

Kolom:Peristiwa|7 kali dilihat

NuansaKita-Palembang : Berdasarkan data dari Samsat Sumsel, Sebanyak 320.000 kendaraan bermotor yang tersebar di Sumsel, terdapat 50 persen kendaraan yang terdata tidak bayar pajak. Hal itu disampaikan oleh Kombes Pol Tomex Kurniawan, Ditlantas Polda Sumsel dalam Launching aplikasi Siapo dan Simmade, di Aula Catur Chakti Polda Sumsel, Selasa (22/11).

Kombes Pol Tomex Kurniawan mengatakan, banyaknya kendaraan yang tidak dibayarkan pajak oleh pemiliknya, lantaran ada kendaraan yang hilang. Kemudian, tidak layak jalan dan alasan lainnya.

Selain alasan itu, lanjut Kombes Pol Tomex. Penyebab banyaknya masyarakat yang tidak bayar pajak karena mengeluhkan pelayanan di Samsat yang cenderung lama dalam mengantri. Sehingga, membuat masyarakat malas untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, lanjutnya lagi. Ditlantas Polda Sumsel mencetuskan aplikasi pembayaran pajak yang berbasis online yaitu Sistem Informasi Administrasi Pajak Online atau disebut SIAPO dan SIM Masuk Desa (SIMMADE).

Baca juga :  UIN Raden Fatah Akan Deklarasi Pancasila dan Bela Negara

Siapo ini. Kata Kombes Pol Tomex, akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Sebab, dengan aplikasi ini masyarakat yang didesa bisa membayarkan pajak dimanapun diareal Sumsel. “dengan ini, masyarakat yang dilahat bisa bayar di Palembang, juga sebaliknya dengan cepat,”ujarnya.

Selain itu, masyakat tidak perlu lagi lama-lama mengantri. Cukup, klik Siapo di Smart phone, semua tagihan pajak kendaraan bisa diketahui. Lalu, bisa dibayarkan langsung ke Bank atau langsung ke ATM.

Sedangkan Simmade, kata Kombes Pol Tomex. Ini akan memudahkan masyarakat didesa-desa untuk mendapatkan kartu tanda izin mengemudi atau SIM. “Simmade, SIM masuk desa. Jadi diharapkan dengan Simmade seluruh maysarakat Sumsel khususnya yang berada dipelosok sudah memiliki SIM,”ujar Kombes Pol Tomex.

Baca juga :  Perusahaan Asal Belarusia Ingin Berinvestasi di Sumsel

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo mengatakan, tercetusnya aplikasi ini sebagai tindak lanjut dari intrsuksi presiden, yang meminta kepada seluruh instansi pelayanan masyarakat untuk mempermudah layanan publik. “Sesuai instruksi presiden, kita harus mempermudah, memperjelas dan mempercepat layanan terhadap publik,”ujar Kapolda.

Kita harus mengubah anekdot, Lanjut Kapolda, dulunya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. “menjadi kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit,”tutur Kapolda.

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, tambah Kapolda. Tidak akan ada lagi peluang-peluang pungli, atau KKN dan sebagainya. “Tidak akan ada lagi peluang-peluang pungli dan sebagainya,”tambahnya.

Baca juga :  Cegah Covid-19, Work From Home Pegawai Pemprov Sumsel Diperpanjang Sampai 21 April

Kita sudah memfalisitasi masyarakat, lanjutnya lagi. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat memliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan. “Kita luncurkan aplikasi ini, diharapkan masyarakat dengan sadar membayar pajak, tidak lagi merasa terpaksa,”ujar Kapolda.

Kedepannya aplikasi ini akan disempurnakan lagi, terang Kapolda. Lalu, akan di promosikan ketingkat nasional. Sehingga, layaman ini nantinya bersifat nasional.

Selai itu juga, tambah Kapolda. Kedepannya lagi semua layanan yang bisa berbasis online juga menjadi tencana selanjutnya. “Ya nantinya pembuatan SKCK juga akan dibuat secara online,”

“Tinggal lagi, semua pihak bersinergi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pelayanan yang memudahkan masyarakat, tidak hanya ditubuh Polri yang harus menjalankan pelayanan priman ini, tapi seluruh instansi pelayan masyarakat,”tutup Kapolda. (sibawaihi)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita