oleh

Ketua AAI: Jangan Lahirkan Advokat Dengan Standar yang Tidak Jelas

Kolom:Headline, Hukum, Peristiwa|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Menjamurnya organisasi-organisasi advokat baru akibat dikeluarkannya surat edaran mahkamah gung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat, maka kini bermunculan advokat-advokat instan yang tidak memiliki standar pendidikan profesi sesuai dengan amanat Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) mendorong pelaksanaan pendidikan profesi advokat yang sesuai dengan ketentuan Kurikulum Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mewujudkan pendidikan profesi advokat yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dan serta melahirkan advokat yang memiliki kualitas baik.

Baca juga :  Efektifitas Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut dipertanyakan

“Akibat menjamurnya organisasi advokat baru dan mereka menyelenggarakan kursus-kursus advokat sendiri yang tidak memiliki acuan terkait standar kurikulum yang jelas, serta abai terhadap standar pendidikan profesi advokat, maka kami mengimbau agar pendidikan profesi advokat sesuai kurikulum Dikti untuk mencegah advokat instan yang tidak berkualitas,” ujar Ketua Umum DPP AAI, Muhammad Ismak, pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII AAI di ballroom Hotel Aryaduta, Jum’at malam (7/10).

Dirinya menjelaskan, akibat banyaknya organisasi advokat baru yang bermunculan dan kemudian menyelenggarakan pendidikan profesi advokat yang tidak memiliki keseragaman dalam standar penyelenggaraannya, maka ia mengimbau agar para advokat senior maupun yang lainnya untuk tidak beramai-ramai mendirikan organisasi advokat baru.

Baca juga :  Gubernur Deru Jamin Sumsel Tetap Aman dan Kondusif 

“Kita mengimbau para advokat yang lain menahan diri untuk tidak bereuforia dengan mendirikan organisasi baru, bahkan melahirkan advokat dengan standar yang tidak jelas,” ujarnya.

Menurut Ismak, pendidikan profesi advokat hendaknya menekankan pemahaman pendidikan profesi sebagai pendidikan tinggi di atas level Sarjana (Level 7) dan di bawah Magister (Level ?, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Baca juga :  Diskominfo Turut Sosialiasikan Pembubaran Ormas

“Untuk itu AAI bekerjasama dengan Dikti untuk membenahi pendidikan profesi advokat yang ada sekarang ini,” tegasnya.

Ismak mengatakan, sudah seharusnya AAI mendorong penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab menurutnya, apabila tidak terdapat keseragaman dalam standar penyelenggaraan pendidikan profesi advokat, maka dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan profesionalitas para calon-calon advokat, bahkan hingga merugikan masyarakat yang mencari keadilan.

“Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat alias Officium Nobile,” tegasnya lagi.(juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita