oleh

Ketua Dewan Pers Indonesia : Media Berperan Penting Dalam Menyikapi Kasus Terorisme

Kolom:Peristiwa|16 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Media massa, baik elektronik, cetak dan online memiliki peran penting terkait dengan informasi dalam memberitakan peran-peran terorisme.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosef Adi Prasetyo disela kegiatan. Menurutnya , seringkali juga pelaku terorisme yang sudah meninggal dunia tapi justru pesannya disampaikan secara masif melalui media.

“Misalnya saja, ketika orang melakukan bom bunuh diri. Prosesnya bunuh diri terkadang terekam, kemudian disampaikan kepada media televisi, lalu media televisi menyiarkan secara berulang-ulang. Nah terkadang ada siaran langsung, yang on the spot dilapangan. Sebetulnya yang berlaku di internasional didalam bidang jurnalistik itu sudah dilarang, tidak boleh ada siaran langsung, yang boleh hanya siaran tunda,” jelasnya. Disela kegiatan Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme, di Hotel Grand Duta Syariah Palembang, Kamis (27/10).

Baca juga :  Wagub Mawardi: Pramuka Tempat Menimba Kreatifitas

“Ketika operasinya sudah berhasil dan pelakunya sudah ditangkap baru boleh disiarkan langsung tapi yang di tayangkan yang siaran tundanya. Disitu media bisa menceritakan proses detik-detik ketika terjadi penyergapan dan seterusnya,” ungkapnya.

Ditambahkan, setelah melalui berbagai macam diskusi dengan insan pers serta para konsituen dewan pers, akhirnya pada Februari 2015 pihaknya mengesahkan 13 butir pedoman peliputan terorisme.

“Salah satu butirnya yakni mengenai keselamatan wartawan. Ini harus menjadi hal yang diutamakan dibandingkan hal yang lainnya. Ada juga yang kedua yakni dilarang melakukan klarifikasi terhadap para pelaku terorisme, karena sering kali pada saat liputan malah memberikan simpati dan support terhadap pelaku-pelaku terorisme,” terangnya.

Baca juga :  Gubernur Deru : Tugas Pemimpin Melayani Bukan Minta Dilayani

Hal yang lain, lanjutnya, yang penting adalah pemilihan narasumber. Orang yang disebut expert untuk dihadirkan di studio televisi atau diwawancara sering kali tidak jelas track recordnya.

“Karena itulah didalam pedoman itu dianjurkan supaya kalau memilih expert itu adalah orang-orang yang rekam jejaknya jelas. Terkadang disebut saja sebagai mantan teroris, tapi apa posisinya jabatannya orang tidak pernah tahu, nah itu perlu disampaikan kepada publik,” ucapnya.

Disampaikan pula, bagi yang tidak mengindahkan MoU pedoman ini, pihaknya akan memberikan teguran. “Pemberian sanksi itu dikatakan teguran khususnya kepada dewan pers, tetapi hukumannya disampaikan kepada wartawan oleh pemilik media tempatnya bekerja atau organisasi wartawan tempat wartawan bernaung,” jelasnya.

Baca juga :  Gubernur Alex Ajak IKA LEMHANAS Nonton Video Progres Asian Games di Griya Agung

Yosef menjelaskan, peraturan MoU ini sudah diberlakukan sejak Februari 2015. “Sekarang sudah jauh lebih baik, ini bisa menjadi dasar bagi dewan pers untuk mmberikan peringatan, seperti kejadian bom Thamrin, disitu banyak pelanggaran terjadi, banyak media tidak melakukan proses verfikasi dan validasi. Bahkan ada 6 stasiun televisi yang membuat running text hanya berdasakan informasi dari media sosial, dan itu diikuti teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),” tuturnya.

Ditegaskan, untuk mensosialisasikan MoU ini, dewan pers bekerja sama dengan BNPT keliling Indonesia, untuk menyampaikan kepada para wartawan dan juga komunitas pers lainnya.(juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita