oleh

Kewenangan P3D Urusan Kemetrologian Disperindag Sumsel Resmi Diserahkan ke Kabupaten Kota

Kolom:Ekonomi, Peristiwa|6 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) provinsi Sumatera Selatan mulai 11 November 2016 secara resmi menyerahkan kewenangan Prasarana Personil Pendanaan dan Dokumen (P3D) Urusan Kemetrologian ke Disperindag Kabupaten/Kota provinsi Sumsel, jumat (11/11).

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang pada lampirannya khusus pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan bahwa pelaksanaan tera/tera ulang adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dijelaskan Kepala Disperindag Sumsel, Permana, untuk kewenangan Kemetrologian kota Palembang akan membawahi kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), kabupaten Banyuasin. Sedangkan, untuk kabupaten Musi Banyuasin kewenangannya bagi kabupatennya sendiri.

Baca juga :  Pembeli Sepi, Pedagang Pasar Kuto Pilih Jualan Di Luar Lapak

Untuk kota Lubuk Linggau, kewenangannya membawahi kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan OKU Selatan. Bagi kabupaten OKU, selain membawahi kabupatennya sendiri juga kewenangannya berlaku pada kabupaten OKU Timur

“Yang kabupaten/kota belum disebut belum agar berkoordinasi dengan kabupaten kota terdekat yang memiliki kewenangan. Misalnya, kabupaten Muara Enim dan Lahat bisa bekerjasama dengan kota Lubuk Linggau,” jelasnya.

Diakui Permana, memang saat ini setiap kabupaten kota peralatannya belum lengkap, namun yang menjadi kunci utama saat ini adalah bupati dengan bupati atau bupati dengan walikota harus bekerjasama.

Baca juga :  Alex Paparkan Potensi Sumsel Dalam Rakernas APPSI

“Yang paling mendapatkan tugas berat adalah kota Palembang dan kota Lubuk Linggau, karena membawahi banyak kabupaten/kota lainnya,” ungkap Permana.

Meskipun, pelayanan belum memadai namun, Permana mengharapkan agara setiap kabupaten/kota melakukan kewajiban memaksimalkan pelayanan publik.

“Untuk kelengkapan peralatan, setiap kabupaten/kota , bisa menganggarkannya pada anggaran 2017, mumpung belum disahkan,” tambah Permana

Dikatakannya, saat ini di Sumsel hanya ada 13 penera yang mempunyai sertifikasi, 13 personil ini akan diserahkan ke kota Palembang dan untuk kabupaten/kota yang belum ada bisa bekerja sama dengan pemkot Palembang.

Baca juga :  Harnojoyo Lantik Pejabat Baru Pemerintah Kota Palembang

“Untuk personil kedpannya perlu digiatkan lagi pelatihan dan pendidikan, baik itu penera profesional ataupun penera awal,” kata dia.

Permana berharap, setelah kewenangan.ini diserahkan, tidak ada lagi alasan SPBU kosong dan timbangan harus sesuai standar Indonesia.

Sementara, Kepala Disperindag kota Lubuk Linggau Farida Aryani, mengaku pihaknya siap menerima kewenangan dari pemerintah provinsi Sumsel.

“Mengenai sumber daya manusia dan gedung kita sudah siap untuk melayani publik. Sejauh ini kita sudah melayani tera ulang dan timbangan di pasar, kemudian SPBU di Lubuk Linggau sudah dilakukan, singkatnya. (juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita