oleh

KPU Muba Terindikasi Melakukan Tindakan Melawan Hukum

Kolom:Hukum, Peristiwa, Politik|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah untuk pilkada Muba 2017 terindikasi telah melakukan tindakan melawan hukum.

Hal itu disampaikan oleh ketua Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa (LIPPB), Fadrianto, S.Th.I setelah menyampaikan surat laporan gugatan ke PN Sekayu, Senin (14/11).

Dalam surat gugatan dengan Nomor : 23/PDT/6/2016/PN SKY tertanggal 14 November 2016 bahwa dasar kegiatan gugatan tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang menyatakan :
Pasal 131 ayat 1 : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan, pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 131 ayat 2 : Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilu…dst. Pasal 131 ayat 3 : Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2, huruf c : bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

Kami dari LIPPB mencoba untuk menyoroti proses pilkada di Musi Banyuasin, sesuai dengan tugas dan amanat yang telah tercantum didalam undang-undang. Ujar Fadrianto

Baca juga :  OKI Expo 2016,  Even Promosi Produk Daerah

Kami hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Sekayu untuk melaporkan perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Musi Banyuasin. Imbuhnya

Tindakan yang kita anggap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh KPU itu terkait berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Muba. Berita acara itu dengan Nomor : 108/BA/X/2016 yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.

Oleh karena itu menurut Fadrianto, dalam proses penetapan atau berita acara penetapan pasangan calon tersebut ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU.

Adapun perbuatan melawan hukum tersebut terkait penetapan Amiri Arifin sebagai pasangan Amiri Arifin-Ahmad Toha dari calon independen. Kemudian juga pasangan dari Dodi Reza dan Beni Hernedi. Papar Fadrianto

Baca juga :  Berangkat Umroh Bisa Langsung Dari Palembang

Terkait Amiri Arifin itu, ada masalah syarat administrasi untuk mencalonkan sebagai calon independen yaitu tentang ijazah yang digunakan Amiri Arifin.

Ijazah yang digunakan Amiri Arifin itu adalah ijazah SMK dari YPKP Sentani persoalan dari ijazah tersebut masih abu-abu apakah asli atau tidak.

Nah, seyogyanya KPU tidak menetapkan Amiri Arifin sebagai calon independen karena belum ada kekuatan hukum tetap atau belum ada putusan inkra tentang ijazah itu. Seharusnya KPU menunggu dulu keputusan Pengadilan Negeri (PN) baru bisa menetapkan Amiri sebagai pasangan calon. Ungkap Fadrianto

Seperti telah kita ketahui bahwa untuk saat ini Amiri Arifin sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan, padahal itu masih bermasalah, karena terkait hal kelengkapan syarat administrasi.

Kemudian juga dalam hal syarat dukungan saudara Amiri Arifin kita anggap itu tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016 terkait ada pasal 41 ayat (3) yang berbunyi syarat administrasi pencalonan bupati itu harus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Baca juga :  Ratusan Warga Asal Banyuasin Datangi Kantor Gubernur

Menurut Fadrianto, semestinya semua itu perlu dilakukan verifikasi faktual dulu oleh KPU, tapi semua malah sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Maka itu kita angggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tegas Fadrianto

Kemudian dari pasangan Dodi Reza-Beni Hernedi, kita ketahui bahwa Beni Hernedi adalah Plt Bupati Muba, yang didalam undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 dilarang melakukan penggantian pejabat, Beni sudah melakukan pergantian pejabat tapi KPU masih menetapkan Beni sebagai calon wakil bupati Muba 2017. Itu juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU Muba.

Pengadilan Negeri Sekayu sudah menerima surat gugatan dari kami, seminggu atau dua minggu lagi kami kembali memeriksa berkas tersebut sesuai prosedur,  Pungkas Fadrianto. (Sibawaihi)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita