oleh

Layanan Publik di Sumsel Akan Terus Dibenahi

Kolom:Peristiwa|6 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Dalam rangka Hari Jadi Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia  Ke -19 yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2019, Ombudsman menggelar seminar Internasional dengan tema “A Better Public Service Delivery In The Era Of Disruption”, di i Hotel Novotel Palembang, Senin (11/03).
Acara tersebut dihadairi Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM, Ph.D. Para perwakilan dari negara sahabat  diantaranya deleglasi dari Thailand, Malaysia, Australia, Timor Leste, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Walikota Pelembang Harnojoyo.
Dalam sambutannya Wagub Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Sriwijaya kepada seluruh peserta seminar baik yang berasal dari dalam maupun dari  luar negeri.
“Rakerja ini merupakan tolak ukur majunya pelayanan publik di Sumsel. Ombudsman RI memberikan perhatian lebih untuk Sumsel dengan menjadikan Palembang sebagai tuan rumah,” tegas Wagub.
Menurut Mawardi, Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik di Sumsel dengan cepat, mudah dan terukur. Bahkan kedepan pelayanan publik di Sumsel akan terus  dibenahi dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/kota dengan mengacu pada  kritik dan saran dari masyarakat.
“Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur senantiasa mohon bimbingan dan kritik dari seluruh jajaran Ombudsman. Kami mohon untuk tidak sungkan-sungkan. Rusaknya Sumsel rusaknya juga nama baik ketua Obudsman RI,” tegas Wagub.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai dalam sambutannya menegaskan,  Pemerintah pusat kometemen dalam menciptakan layanan publik yang bersih dan cepat.
“Siapapun kita apapun jabatannya akan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.  Karena ini tolak ukur dalam mencapai kesejahteraan melalui pelayanan publik,” tegasnya.
Amzulian juga menyebutkan, ada tiga kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menciptkan layanan publik di Indonesia diantaranya membentuk kementerian Menpan RB. Selanjutnya Penerbitan UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yang tugasnya mengawasi layanan publik tehadap kementerian, BUMN, BUMD dan  perorangan yang dannya bersumber dari APBN dan APBD. Serta diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tekait layanan publik.
“Layanan publik adalah hak warga negara dan kewajiban bagi pemerintah. Digitalisasi layanan publik memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat. Seminar ini sangat penting untuk bertukar pikiran di kawasan asia tenggara,” tukasnya. Rip
Baca juga :  Cuaca Tak Menentu, Gubernur Instruksikan Bupati/Walikota Standby di Daerah

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita