oleh

Musuh Kaum Perempuan Kemiskinan yang Disebabkan Imprialisme

Kolom:Peristiwa|4 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dalam memperingati International Women Day (IWD), ketua Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Galluh Sitoresmi mengungkapkan sejak tahun 1911 tahun pertama peringatan Hari Perempuan Sedunia selalu mewakili persoalan besar yang dialami oleh kaum perempuan dan masyarakat luas kemiskinan yang diakibatkan sistem Imprialisme, Rabu (08/03).

Ketimpangan ekonomi salah satunya kemiskinan merupakan persoalan serius yang menimpa perempuan. Karena berdampak berkurangnya akses terhadap pendapatan dan sarana kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan lain sebagainya.

Tekanan kemiskinan membuat banyak anak perempuan dijerat pernikahan usia dini apalagi yang tinggal di pedesaan, selain itu juga memicu perdagangan perempuan, serta kekerasan seksual. Salah satu faktor perempuan rentan terhadap kemiskinan yakni perempuan dibelenggu oleh patriarki.

Baca juga :  Kasus Positif Covid-19 di Sumsel Bertambah 17 Pasien, Totalnya 227 Orang

“Masyarakat Patriarkal menganggap perempuan hanya sebagai ‘pengurus rumah tangga’, inilah yang menjadi rentetan konsekuensi salah satunya peluang perempuan di dunia kerja masih kecil yakni hanya 51% perempuan Indonesia menjadi bagian tenaga kerja,” jelasnya.

Kemiskinan dan ketimpangan juga memberi imbas pada kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks negara, konflik agraria maupun perburuhan sering menyasar kaum perempuan.

Lanjut Galuh, dalam memperingati IWD jangan hanya sebatas seremonial semata tetapi juga harus berkelanjutan pada tindak nyata.

“Dalam hal ini semoga meningkatkan kembali semangat kaum perempuan untuk turut serta mengambil tindakan dalam mewujudkan cita-cita bangsa,”.

Baca juga :  Pengurus APDESI Sumsel Resmi Dilantik

” Saat ini negara kita dalam situasi yang cukup ironis, dimana perbedaan harus ditiadakan, isu agama yang semakin berkembang juga rentan terhadap ruang gerak kaum perempuan. Dimana muncul peraturan-peraturan yang diskriminatif dan menyudutkan kaum perempuan,” ujarnya.

Perempuan tidak bisa berdiam diri menyaksikan ketidakadilan atau ketidaksetaraan pada kaumnya, saatnya perempuan mengambil peran penting, terlibat aktif dalam ranah politik.

“Selama ini meskipun ada 30% kuota perempuan di legislatif nyata belum juga mampu memperjuangkan hak kaumnya, tugas kita mendesak pemerintah untuk serius mengatasi permasalahan perempuan serta menghapus aturan yang diskriminatif dan mendeskriditkan kaum perempuan, tukasnya.

Baca juga :  Sumsel Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Hari Aids se-Dunia 2017

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita