oleh

POSPERA Tuntut PT.Freeport Di Nasionalisasi

Kolom:Nasional|21 kali dilihat
  • Freeport itu bukanlah Negara, Freeport hanyalah perusahaan yang datang mencari makan di Indonesia. Jika Freeport mencari makan untuk menghidupi Amerika maka Amerikapun harus tunduk pada negara yang memberinya makan. Sikap Freeport mempermainkan Indonesia tak bisa lagi dimaafkan. Mempermainkan Indonesia, maka Freeport harus kita Ganyang.  Kami bergerak untuk untuk Papua dan untuk Indonesia.

 

NuansaKita – Jakarta : DPD Pospera DKI Jakarta Melakukan aksi demonstrasi ke PT. Freeport di Jakarta.  Aksi ini Juga Serentak di lakukan di beberapa kota Seluruh Indonesia.  Pospera Bergerak Pukul 13.00 menggunakan bus menuju kantor PT. Freeport Indonesia di Jalan HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta.  Aksi komandoi oleh Ketua DPD Pospera DKI Jakarta Sondang Hutagalung berlangsung tertib di depan gerbang kantor tambang emas tersebut. Selasa (07/03/2017).

Dalam orasi nya  Sondang mengatakan, “Sudah cukup lama Amerika menjarah negeri kita melalui kaki tangannya PT Freeport McMoran Indonesia. Indonesia memiliki Tambang Emas dengan cadangan emas terbesar di dunia ternyata tak menjadikan bangsa kita terlepas dari belenggu kemiskinan dan keaengsaraan.

Sejak Tahun 1967, PT Freeport menguasai pengelolaan Tambang Emas kita di Papua. Hasil dari pengelolaan tambang emas itu bukannya digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia namun justru Amerika memonopoli hasilnya untuk menghidupi negaranya sendiri. Amerika menjadi negara adidaya dengan modal hasil penjarahan sumber daya alam Indonesia.

Baca juga :  Asian Games Hitungan Bulan, Jusuf Kalla Yakinkan Tidak Ada Masalah

Dari Jaman Orde Baru sampai pemerintahan SBY, Freeport masih saja seenaknya menjarah tambang emas yang kita miliki. Rakyat Indonesia baik di Papua maupun di daerah – daerah lain Indonesia sudah cukup sering menuntut agar Tambang Emas itu segera dinasionalisasi namun pemerintah hanya tutup mata seolah Freeport memiliki kekuatan yang tak mampu dilawan oleh Negara sekalipun. Seolah Freeport memiliki derajat yang lebih tinggi dari Negara Indonesia, “jelasnya.

Aksi Pospera  ini juga berlangsung di beberapa kota seperti  Kota Medan (Sumut), Tagerang (Banten), Makasar, Palu, Bandung, Aceh, Mamuju, Kaltim, Surabaya dan Makasar, dimana tuntutan nya adalah nasionalisasi PT. Freeport Indonesia jika tidak tunduk pada hukum Indonesia.

Dalam Release Sekjen DPP Pospera Aim K Labungasa,  Sudah 50 tahun lamanya PT Freeport Indonesia terus mengeruk dan menikmati kekayaan alam bangsa kita di bumi Papua. Bayangkan saja mulai dari cadangan di puncak Ertsberg anak perusahaan Freeport Mcmoran ini juga membabat dan mengeruk cadangan kekayaan alam terbesar kita di puncak Grasberg. Yang teridentifikasi Grasberg ini memiliki deposit 46 juta ton emas dan hingga tahun 2041 masih ada cadangan terbukti 2,35 miliar ton material bijih yang mengandung mineral berharga lainnya.

Baca juga :  Presiden Jokowi Dukung KPK Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Sejak tahun 1967 sampai saat ini telah genap 50 Tahun PT Freeport menguasai mengeruk dan merusak bumi Papua Indonesia. Dari total produksi PT Freeport selama ini, Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan kontribusi dari kepemilikan saham 9% dan royalti sebesar 1-3 %, sangat tidak adil dan sangat tidak seimbang dengan besaran keuntungan yang selama ini sudah mereka dapatkan dari tanah air kita di papua.

Belum lagi lihat saja Papua yang faktanya adalah propinsi yang miskin dan terbelakang. Segala bentuk bantuan sosial yang diberikan Freeport hanya merupakan dalih untuk melancarkan kegiatan pertambangan mereka. Alur hidup suku-suku asli di Papua seperti suku Amugme, Kamoro, Dani dll serta kearifan lokal lainnya berlangsung surut. Bahkan mereka harus terusir dari tanah leluhurnya. Sampai sampai kasus kasus kekerasan, pelanggaran HAM dll pun sering terjadi..

Baca juga :  Ibu Iriana Hadiri Peringatan Hari Kartini Tahun 2017

Olehnya segala kenikmatan dan keistimewaan luar biasa yang diperoleh PT Freeport sudah harus diakhiri sesegera mungkin. Ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan Rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah Republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saatnya Kontrak Karya PT Freeport kita jadikan sejarah masa lalu yang kelam dan hanya pantas dikenang tanpa perlu dilanjutkan.

Keberanian dan konsistensi pemerintah untuk tegas menegakan amanat undang undang dengan bertahan pada divestasi saham 51%, perubahan KK menjadi IUPK, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun Smelter, PPH Badan, PPN, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan akan menunjukan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh sumber daya alam. Siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan udara Indonesia.

Kami sangat meyakini bahwa bangsa Indonesia saat ini bersama seluruh rakyatnya sangat mampu untuk mengolah sumber daya alam nya sendiri tanpa harus kembali memberikannya ke pihak asing, “papar aim.(*)

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita