oleh

Rambe Kamarul Zaman Kecam Penggunaan Dana Desa Untuk Demo ForBali

Kolom:Nasional|13 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengecam tindakan Kepala Desa yang menggunakan dana desa untuk demonstrasi.Hal tersebut diungkapkan Rambe menyikapi pernyataan Kepala Desa Adat di Bali yang mengaku menggunakan anggaran dana desa dinas untuk demo menolak reklamasi Teluk Benoa yang dimotori ForBali.

“Jadi Dana Desa buat demo jelas tidak boleh, meskipun itu sudah menjadi kesepakatan satu desa.Jika terbukti dan benar dana desa disalahgunakan, ya pasti ada sanksi sesuai UU Desa dan UU Tipikor jika itu merugikan negara, ” tuturnya saat dihubungi di Jakarta.  Jumat (07/10/2016)

Baca juga :  Demo Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, BEM UI Unjuk Rasa

Ia juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya dana desa itu dikucurkan tidak dilepas begitu saja, “ada pengawas dari kecamatan, mestinya kalau ada desa yang seperti itu (digunakan untuk demo -red) ya jangan dibiarkan. ‘jelasnya.

Lebih jauh Politisi partai Golkar ini menerangkan bahwa menurut UU dana desa digunakan untuk tiga hal.”Pertama, pembangunan infrastruktur desa semisal irigasi desa, talud dan drainase. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Posyandu dan PAUD. Ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi desa. Contohnya, mengembangkan koperasi, peternakan desa, pertanian desa dan Badan Usaha Milik Desa.,” ujar Rambe.

Baca juga :  Asian Games Hitungan Bulan, Jusuf Kalla Yakinkan Tidak Ada Masalah

Itu juga harus berkesinambungan, kalau patah-patah (red:pembangunannya)tidak boleh, percuma saja kalau tidak berkelanjutan, ‘Imbuh Rambe.

Sebelumnya diberitakan bahwa Bendesa Pakraman Pemogan, IB Suteja membantah keras adanya tudingan atau rumor yang menyebut untuk gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa (RTB) yang dimotori ForBali mendapat sponsor atau dana dari pihak-pihak tertentu.

“Semua kegiatan terkait aksi tolak RTB dikatakan murni dilakukan atas inisiatif desa pakraman dan didanai dari dana desa pakraman didukung anggaran desa dinas,” ujarnya di Bali kemarin.
Menurut UU Desa no 6 tahun 2014 penyalahgunaan dana desa akan dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian dari posisi kepala desa. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) bila terbukti merugikan keuangan negara maka Kepala Desa dapat dikenai pasal pidana korupsi,’pungkasnya. (tsm)

Baca juga :  Nu'man Abdul Hakim : PPP Itu Partai Islam Yang Paling Nasionalis

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita