oleh

Ombudsman Sumsel Tunggu Komitmen Walikota Harnojoyo Dalam Persoalan Pungli Sekolah

Kolom:Peristiwa|19 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pernyataan Walikota Palembang Harnojoyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang terhadap pihak sekolah maupun oknum guru yang melakukan pungutan diluar ketentuan di berbagai media elektronik Palembang, ditanggapi serius oleh Ombudsman Sumatera Selatan (Sumsel).

Plt. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan mengapresiasi atas komitmen Walikota tersebut, namun hendaknya komitmen tersebut benar-benar direalisasikan dalam aksi nyata, sebagai garansi kepada masyarakat Palembang, untuk menghadirkan pelayanan yang bebas dari Maladministrasi dan bebas Korupsi.

“Seribu komitmen tidak akan ada gunanya, tanpa tindakan nyata dan contoh yang baik dari pejabatnya. Apalagi pelayanan dalam dunia pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah,” ucap dia,  (24/01).

Baca juga :  RKPD Palembang, Prioritaskan Mengembalikan Fungsi Sungai

Dalam kesempatan ini Ombusdman Perwakilan Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Wali Murid yang berada di Kota Palembang untuk kritis terhadap permintaan dana dari sekolah. Pastikan apakah yang meminta adalah pihak yang berwenang atau bukan.

“Salah-salah wali siswa bisa berurusan dengan hukum karena dianggap sebagai pihak yang memberi. Jika menemukan indikasi terjadinya pungli, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk ke Ombudsman Perwakilan Sumsel,”
tegas Astra.

Lanjutnya, pahami betul beda sumbangan dan pungutan, karena hal tersebut telah diatur dalam Permendikbud No. 44 tahun 2012. Terpenting baik pungutan maupun sumbangan keduanya tidak boleh mempengaruhi proses pendidikan anak di sekolah tersebut, seperti kalau tidak membayar uang ini atau uang itu, maka siswa yang bersangkutan tidak boleh ikut pelajaran tertentu, tidak boleh ikut ujian, raport ditahan diumumkan didepan teman-temannya, dan lain sebagainya.

Baca juga :  Gugus Tugas Sumsel Bentuk Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang Terbagi 4 Klaster

“Kepada pihak sekolah dan Diknas agar kiranya dapat memberikan pencerahan kepada siswa dan wali siswa, ruang keterbukaan dan transparansi harus dibuka, jangan mengambil manfaat atas keterbatasan pengetahuan para siswa dan walinya, apalagi dengan mengemukakan alasan untuk meraih predikat sekolah unggulan,”
sebutnya.

Ditambahkan dia, bahwa berdasarkan pantauan terakhir diberbagai media, terutama medsos, respon warga masyarakat terutama Kota Palembang terhadap Pungli yang terjadi di Sekolah-sekolah sangat tinggi, dan informasi-informasi tentang dugaan Pungli sangat banyak, hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar Pungli ini tidak terjadi lagi. Untuk itu sekali lagi dihimbau bagi setiap warga masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan indikasi Pungli.

Baca juga :  Yohanes Toruan Harapkan HP3KI Jadi Organisasi Yang Tidak Berafiliasi Pada Politik

“Kepada Diknas Kota Palembang hendaknya memaksimalkan layanan pengaduan, agar masyarakat bisa menyampaikan aduan dan permasalahannya tidak harus diselesaikan diluar Diknas, harus diakui selama ini ada pembiaran, sehingga praktek ini disinyalir tumbuh subur. Dalam hal ini peran Diknas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan patut dipertanyakan,” tukasnya. Rip


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita