oleh

Pelaksanaan City Without Slums, Pemkot Jangan Gusur Rakyat!

Kolom:Peristiwa|4 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Prof. Dr. Alfitri, M.Si, guru besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pasca sarjana UNSRI mengharapkan kepada pemerintah kota dalam pelaksanaan program World Bank, kota tanpa kekumuhan (City Without Slums), pemerintah kota jangan menggusur rakyat miskin.

Hal itu disampaikan Alfitri seusai menjadi pemateri dalam acara seminar nasional dengan tema, Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkeadilan dan Berkeadaban, di aula pasca sarjana UNSRI, Selasa (08/11).

Kita mendukung itu (City Without Slums) tetapi lagi-lagi jangan gusur mereka (rakyat). Artinya World Bank (Bank Dunia) punya dana, bagaimana ini dikelola dan ditata secara bagus. Jangan tanahnya mau dimiliki oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal. Ini tidak benar. Ujar Alfitri

Artinya kalau ada kampung kumuh perlu ada penataan lingkungan yang baik. Kalau dia dipinggir sungai lalukan penataan sesuai dengan karakter bangunan air. Kalau dia (bangunan) dipinggiran jalan, tata itu. Jadi jangan hilangkan hak mereka.

Baca juga :  Roadshow ke Masjid-Masjid, Gubernur Ajak Warga Bersatu Membangun Sumsel

Selama ini dia (pemerintah) gusur muncul mall, muncul pusat bisnis. Sehingga orang yang tergusur tadi, menjadi gelandangan, menjadi preman dan dia akan menjadi pengganggu utama, atau penggerak utama keresahan dalam masyarakat kota. Karena dia ingin hidup sebagai manusia.

Selain itu akademisi Universitas Trisakti, Dr, Yayat Supriatna mengatakan bahwa, Palembang ada peraturan walikota tentang kawasan kumuh. Pertanyaaannya penanganan kawasan kumuh itu jangan parsial-parsial. Selama ini penganannya lebih condong lebih pada pendekatan oleh kementerian PU, hanya pada persoalan penanganan jalan, lampu, sampah, limbah tapi juga harus terkait rehabilitasi rumahnya.

Apalah artinya kalau lingkungan bersih tau-tau rumahnya nggak direhab, maka disitulah harus masuk program dalam bentuk bantuan rehabilitasi rumah. Libatkan kementerian sosial, libatkan kementerian PU bidang pembiayaan perumahan.
Ekonomi juga harus tercipta karena ketika kumuh tidak terjadi, tapi ekonomi tidak terbangun maka kotor lagi dia (lingkungan).

Baca juga :  Adian Y. Napitupulu Diamcam Di Bunuh Oknum BPN Lampung

Justru yang terjadi sekarang yang harus dilakukan bukan hanya persoalan peningkatan kualitas lingkungan menjadi nol kumuh, tapi pencegahannya dilakukan tidak?. Orang kan nanganin proyek disini tau-tau disana kumuh. Sesalnya

Dia harus menjadi sebuah gerakan. Kalau bisa, kalau kampungnya sudah tertata harus dijadikan kampung wisata khususnya pada kawasan kumuh heritage. Seperti di pasar cinde, tepian sungai musi, bisa nggak. Itu sesudah jalannya bagus lingkungannya bersih dia menjadi aset wisata.

Seperti di Surabaya, kawasan kumuh itu menjadi kawasan wisata karena lingkungannya bagus. Kemudian di Malang ada kampung rumahnya di cat jadi orang datang eh kampung aneh ni kan. Artinya apa, sesudah before, afternya apa?

Baca juga :  Alhamdulillah, Satu Pasien Positif Corona di Sumsel Sembuh

Jadi yang harus dilakukan pemerintah kota adalah, ketika ada bantuan dari Bank Dunia, ada bantuan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki air, jalan, sampah, perumahan listrik dan sebagainya apa yang harus dilakukan?

Kalau hanya sekedar membentuk lingkungan yang bersih, yang rapi tapi tidak ada kegiatan ekonomi itu bermasalah. Jadi target pemerintah kota adalah menyiapkan kehidupan ekonomi bagi masyarakat.

Supaya masyarakat tidak berkata apalah arti kampung bersih tapi miskin terus. Sesudah revitalisasi ekonomi masuk revitalisasi sosial. Masyarakat harus mengelola kampungnya sendiri. Pungkasnya,  (Sibawaihi).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita