oleh

Pembangunan Awning dan Kios Di Lorong Basah Pasar 16 Ilir Ilegal

Kolom:Peristiwa|33 kali dilihat

NuansaKita.com – Palembang : Dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PD Pasar Jaya Palembang akan melegalkan rencana pembangunan awning di jalan Sentot Alibasyah atau lebih dikenal dengan sebutan lorong basah Pasar 16 Ilir Palembang, jumat (21/10).

Padahal selama ini lorong basah hanya diperbolehkan beroperasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) pada siang hingga sore hari. Ujar Zainal salah satu orang yang pernah berjualan di lorong basah tahun 1979-1989.

Menurut Zainal, dengan adanya rencana pembangunan awning yang akan dilakukan oleh PT. Sriwijaya Jaya Perkasa (SJP) sebagai pengelola selama 5 tahun dengan sistem sewa, maka akan membuat kondisi kawasan Pasar 16 Ilir Palembang semakin semrawut.

Apalagi hingga saat ini belum ada dasar aturan yang menjadi payung hukum dalam hal pembangunan kios tersebut. Ungkapnya

Baca juga :  Maksimalkan Pencegahan, Gubernur Optimis Sumsel Zero Karhutla

Kalau pihak PD. Pasar masih memaksakan pembangunan tersebut itu ilegal, akan menciptakan pungli terselubung. Sebab kios itu nanti disewakan kepada pedagang dengan uang sewa kemana uang sewa itu?. Tambahnya

Sementara itu Direktur Operasional (Dir Ops) PD Pasar Palembang Jaya Febrianto, mengatakan bahwa saat ini masih dikaji pembahasan terkait besaran sewa lapak di lorong basah, agar tidak memberatkan para pedagang nantinya.

“Kita akan kaji dulu berapa besaran sewa lapak di lorong basah. Karena jangan sampai nanti penataan lorong basah malah menimbulkan masalah baru,”katanya,

Febri mengungkapkan, terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh beberapa pedagang di kantor Walikota, adalah bentuk ketakutan para pedagang karena belum ada kejelasan atas pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

Padahal, pembangunan yang akan dilakukan oleh PD Pasar melalui pihak ketiga, untuk memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli, yang nantinya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Baca juga :  Tutup Bazar, Alfajri Bangga Dengan Kebersamaan Warga Kemenag

Kita ingin melakukan penataan, jadi nanti PKL yang selama ini tidak punya tempat, sekarang akan dilegalkan dan tidak perlu kucing-kucingan lagi dengan petugas. Untuk uang sewa juga akan di sesuaikan dengan kemampuan pedagang,”jelasnya.

Febri menjelaskan, pihaknya memang sudah menjadwalkan untuk melakukan sosialisasi kepada PKL terkait rencana pembangunan kios di Lorong Basah. Sebenarnya surat undangan sudah dikirimkan, tapi sepertinya tidak sampai ke pedagang. Yang pasti, kami tidak akan merugikan pedagang.

Sebenarnya, harus diketahui oleh pedagang, selama ini persoalan pungli di Kota Palembang tertinggi ada di pasar. Berdasarkan pendataan, setiap hari ada sekitar 5000 an pedagang kaki lima yang dipungli.

“Selama ini ratusan juta keluar dari pedagang kaki lima dan tidak tau masuk kemana. Kenapa tidak kita tata, dan akan jadi pemasukkan bagi pendapatan daerah, tentu regulasinya nanti melalui Perda atau Perwali,”tukasnya.

Baca juga :  Wagub Ishak Minta Apoteker Meningkatkan Kepatuhan Pasien Minum Obat

Selain itu menurut Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPK5) Darwis, pembangunan awning dan kios tidak boleh dilakukan sebelum ada kesepakatan antara pedagang dengan PD Pasar. Sesuai kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah kota Palembang saat kami melakukan unjuk rasa hari Rabu (19/10).

Apabila pembangunan awning dan kios di lorong basah tetap dilakukan sebelum adanya pertemuan dan terjadi kesepakatan lebih lanjut, artinya pemerintah dalam hal ini PD. Pasar melakukan pembohongan dan pengingkaran atas kesepakatan yang di ambil saat pertemuan dengan delegasi Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 diruang rapat Pemkot pada waktu itu. Tegas Darwis (Sibawaihi)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita