oleh

Pemerintah Bertanggung Jawab Siapkan Biaya Kesehatan Untuk Rakyat

Kolom:Hukum, Peristiwa|18 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pemerintah bertanggung jawab dalam menyiapkan anggaran pembiayaan kesehatan terutama untuk rakyat miskin dan tidak mampu. Demikian dikatakan oleh ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Selatan, dr. Rizal Sanif, Rabu (07/11).

“Pada prinsipnya adalah pembiayaan pada masyarakat tidak mampu haruslah ditanggung oleh negara, bisa oleh pemerintah pusat ataupun daerah,” Ujarnya.

Menurut Rizal, pembiayaan satu pintu yang di keluarkan oleh pemerintah akan sangat memudahkan dalam hal pembayaran pada pihak yang memberikan pelayanan baik itu layanan tingkat pertama atau tingkat lanjut.

Baca juga :  Bulan Kedua November, Ground Breaking Pipa Gas Pertamina

“Dengan demikian jangan sampai pembayaran klaim terlambat atau terhutang. Hal ini akan menyulitkan pihak yang memberikan layanan. Satu hal lagi kalau digabungkan maka pembiayaannya adalah sama tidak ada perbedaannya lagi, ” Ungkapnya

Kemudian terkait anggaran tentang rencana integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kedalam BPJS seperti Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta kedalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Rizal berharap pemerintah provinsi mengambil solusi bijak.

“Harus dicari solusinya antara pemerintah pusat dan daerah kalau belum mampu. Kalau bisa minta tambahan subsidi pada pemerintah pusat. Tentunya undang undang yang lebih tinggi yang seharusnya dikuti. Yang kita harapkan adalah layanan pada pasien yang bermutu dan demi keselamatan pasien,” Tukasnya

Baca juga :  DPRD Sumsel Lanjutkan Pembahasan 7 Raperda Usulan Pemprov 

Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menutupi kekurangan biaya Dari BPJS cukup besar, nah untuk mengurangi defisit dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah diminta untuk berpartisipasi. “Artinya kekurangan biaya tersebut jangan dibebankan kepada tempat pelayanan kesehatan tapi harus ditanggung pemerintah,” Tegasnya.

Mengenai hal ini bisa ditanyakan bahwa masih banyak yang terhutang kepada tempat layanan yang saat ini belum bisa dibayar. “Bisa tanyakan ke Dinkes provinsi atau ke rumah sakit Seperti RSUP atau RSUD,” Demikian Saran dr. Rizal Sanif. (sibawaihi)

Baca juga :  Sumsel Terima Hasil LKPD

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita