oleh

Pempek, Makanan Khas Masih Minim Sertifkat Halal

Kolom:Ekonomi, Peristiwa|1 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Jika berkunjung ke Sumatera Selatan, Khususnya kota Palembang pasti kuliner pertama dicari tentulah pempek Palembang. Panganan khas yang berbahan dasar ikan dan campuran tepung kanji serta bumbu lainnya ini menjadi buruan utama para pengunjung yang berwisata kuliner.

Berbagai varian pempek dapat dinikmati para pengunjung, ditambah dengan cuka sebagai kuah khasnya. Namun, siapa sangka panganan ini ternyata masih minim sertifikat halal.

Hal tersebut diakui, Kepala Bidang Industri Non Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Selatan, Sony Maharani, Jumat (14/10). Hingga saat ini, baru 20 persen penganan pempek yang terdaftar dan memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga :  Kol. Inf Kunto A.W : Berqurban Merupakan Saya Syukur Pada Allah

“Pertahunnya kita mengeluarkan 50 sertifikat halal yang terdiri dari bermacam produk seperti, roti, kerupuk, dan kemplang. Khusus untuk pempek saat ini masih sedikit yang mendapatkan sertfikat halal,” .ungkapnya.

Menurutnya, minimnya label halal untuk produk pempek disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat ditambah anggapan bahan dan proses yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

“Bahannya itu bukan hanya tapioka dan ikan saja, tapi bumbu-bumbu lain yang dicampurkan itu harus halal, dan itulah yang sampai saat ini belum banyak disadari oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :  Presiden Joko Widodo Jajal LRT di Palembang

Dijelaskan, untuk mendapatkan label halal dari MUI, pelaku usaha tidak akan dipungut biaya. Hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan yang diajukan, seperti KTP, surat permohonan sertifikasi dan surat izin usaha dari Dinas Kesehatan.

“Kalau sudah memenuhi persyaratan, kita akan langsung melakukan uji lapangan dengan meneliti bagaimanan proses pembuatan produk, cara penyimpanan, dan penjualan. Jika ini selesai, baru kita lakukan rapat auditor dan masuk komisi fatwa untuk mengambil keputusan produk itu halal atau tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Sony, masyarakat harus mendapatkan jaminan terhadap makanan dan minuman yang dijual itu halal, makanya para produsen harus mengurus sertifikat halal ke MUI.

Baca juga :  Sumsel Gelar Sriwijaya Archery 2019

Diakuinya, peran MUI dalam melindungi masyarakat dari makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sangatlah besar, sehingga dia menghimbau kepada LPOM MUI untuk giat melakukan sosialiasi produk halal tersebut. (juwita)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita