oleh

Pemprov Bakal Pakai Sistem Aplikasi Untuk Tertibkan Aset Daerah

Kolom:Peristiwa|9 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan penertiban pengamanan barang aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang berlangsung, di Kantor Gubernur, Kamis (19/09).

 

Dalam FGD yang dihadiri Koordinator C Jaksa Agung Muda Inteligen Kejagung RI Didik Alisyahdi, dan Kepala Kejati Sumsel, Dr. Sugeng Purnomo, Wagub Mawardi mengatakan, dibawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel sangat intens dan fokus dalam pengelolaan aset, terlebih setaip pemeriksaan dari Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) selalu terkendala disoal aset.

 

“Pemprov Sumsel secara bertahap, mulai dari acara ini kita berkomitmen bersama kejaksaan tinggi dan jajarannya untuk membantu sepenuhnya pengamanan aset baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak,” ungkapnya.

 

Mawardi berharap, hasil dari pertemuan FGD ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkup Pemprov Sumsel untuk serius dan fokus mengenai aset yang ada di OPD masing-masing.

 

“OPD harus serius dan terbuka dalam pengamanan aset ini. Apalagi  kita  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 5 kali, namun selalu catatannya mengenai aset. Oleh sebab itu kedepan ini, OPD harus serius mengenai aset agar tahu jelas keberadaannya,” tuturnya.

 

Ke depan, Mawardi juga menegaskan Pemprov Sumsel sepakat pengelolaan dan penertiban aset  menggunakan sistem aplikasi. “Pemprov mengajak Kejati untuk bersama membantu menyelamatkan aset bergerak maupun tidak bergerak. Saya mengharapkan dalam waktu dekat OPD sudah menginventarisi semua aset dengan sistem aplikasi,” pungkasnya.

 

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sugeng Purnomo, menyebutkan, jika ada kesulitan dalam inventarisasi aset pihaknya siap membantu.

 

“Dari aset yang telah diinventarisasi kemudian memetakan indentifikasi masalah. Karena aset yang satu dan lain pasti memiliki permasalahan yang berbeda. Baru setelah itu kita tentukan langkah apa yang kita ambil  apakah dengan musyawarah atau jalur hukum,” tukasnya. Rip
Baca juga :  Dokter Spesialis Okupasi Di Indonesia Masih Minim

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita