oleh

Pemprov Sumsel dengan BPH Migas Tandatangani Kesepakatan Bersama

Kolom:Peristiwa|5 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menjalin kesepakatan bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang pertukaran data konsumsi dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sumsel. Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Kepala BPH Migas, Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa di Griya Agung Palembang, Kamis (07/06).

Acara penandatanganan kesepakatan bersama dihadiri Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur, Prahoro Yulianto Nur Cahyo serta para Kelapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Baca juga :  Kunto Siap Presentasikan Bios 44 di Kancah Internasional

Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, kesepakatan bersama tersebut saling menguntungkan, Pemerintah Provinsi Sumsel dapat memperoleh data volume perusahaan yang mendistribusikan minyak di Sumsel untuk menghitung penyerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya 7,5 persen untuk Sumsel.

“Kesepakatan bersama yang kita lakukan merupakan pertama di Indonesia, kita sangat berterimakasih sekali kepada BPH Migas. Semoga melalui kerjasama ini dapat mendukung kemajuan Sumatera Selatan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, ada sebagian perusahaan migas yang beroperasi di Sumsel sangat tidak terbuka dan tidak mau memberikan data padahal itu semua untuk kepentingan daerah. Di samping itu, selain surat izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat ada juga surat izin yang dikeluarkan Pemerintah daerah sehingga jika izin itu dicabut tentu perusahaan tersebut tidak bisa lagi beroperasi.

Baca juga :  DPOTertangkap Saat Konsumsi Sabu

“Perlu dipahami, sumberdaya alam itu bukan milik perusahaan, BUMN ataupun lainnya melainkan milik negara, perusahaan, BUMN dan lainnya hanya sebagai pengelola. Minyak kita saja sudah disedot sejak zaman Belanda, Gas kita menerangi Singapura, namun apakah Provinsi Sumatera Selatan sudah menikmati hasil dari semua itu, jawabannya tidak,” tegas Alex.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan, melalui kesepakatan bersama tersebut pihaknya ingin membantu daerah dalam hal ini Provinsi Sumsel dalam peningkatan pendapatan daerah melalui PBBKB yang saat ini penyerapannya baru sekitar Rp700 Miliar padahal memiliki potensi untuk ditingkatkan. Menurutnya, cara peningkatannya yakni setiap badan usaha harus memberikan data yang sebenarnya dan apa adanya baik ke Pemerintah Daerah maupun BPH Migas.

Baca juga :  Cuaca Tak Menentu, Gubernur Instruksikan Bupati/Walikota Standby di Daerah

“Jadi kesepakatan bersama ini saling membantu, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun BPH Migas. Kesepakatan bersama ini baru pertama kalinya di Indonesia, kedepan kita akan keliling ke berbagai daerah untuk menjalin kerjasama ini dengan daerah lainnya,” ungkapnya. Rip


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita