oleh

Pemprov Sumsel Selamatkan 17.843 Mahasiswa Terdampak Covud-19 Lewat Dana Bansos 

Kolom:Peristiwa|1 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengaku takjub sekaligus bangga kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah berhasil menyelamatkan 17.843 mahasiswa dan mahasiswi yang terancam putus sekolah akibat daripada dampak penyebaran pandemi covid-19.
“Pemprov Sumsel memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan program yang sifatnya perlindungan sosial. Saya juga kaget baru Sumsel bansos diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terancam berhenti sekolah,” katanya usai siaran langsung di salah satu stasiun radio milik negara, Jum’at (10/07).
Menurut Firli, langkah yang telah diambil oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru tidak hanya berinovasi dan kreasi dalam menyalurkan luran bantuan sosial, namun juga menyalurkan hak masyarakat secara transparan dan tepat sasaran.
“Pemprov Sumsel membayar spp selama 2 semester nilainya Rp1 juta, total yang sudah terdaftar sudah dibantu sebanyak 17.843 orang belum lagi mahasiswa kita yang berasal dari sumsel sekolah di luar negeri atau cairo. Bansos ini berdasarkan inovasi dan kreasi, saya kira bansos dari pemprov tetap jalan bansos dari pemerintah terkait penanganan dampak covid-19 tetap jalan, ada juga bansos lain yaitu pemberian untuk mahasiswa ini luar biasa,” terangnya.
Firli mengatakan, dalam pengawasan dana penanganan Covid-19, KPK mengawal langsung agar dana bansos sampai kepada masyarakat yang tepat, dan memanstikan hak seluruh warga negara diberikan dan tidak ada yang dikurangi.
“Bansos yang masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial merupakan satu dari sejumlah fokus pengawasan KPK. Apabila ada penyimpangan, kami sudah buat aplikasi ‘jaga bansos’ dari sanalah ada 661 keluhan tersebut dan sudah kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menambahkan, mengahadapi covid-19 ini setiap kepala daerah membutuhkan ilmu-ilmu baru ataupun jurus-jurus baru. Dia menerangkan, mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu hanya 8.000 tapi yang terancam putus sekolah ada 17.843 orang.
“Nah, ini belum lagi di cairo untuk sekolah agama ada 280 mahasiswa, sekarang datanya dari PTN/PTS bantuan penerimanya langsung by name tapi di PTS dan PTN itu yang menerimanya. Ini sekarang sudah jalan jadi mahasiswa tidak terancam putus sekolah karena sudah ada jaminan dari pemerintah kepada PTN dan PTS tersebut mudah-mudahan setelah pandemi mereka juga tetap melanjutkan sekolah,” tutur dia.
Dirinya juga berharap, di tengah pandemi ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap produktif, sebab pemerintah akan hadir dalam semua tingkatan.
“Jangan sampai pandemi ini juga menghancurkan masa depan bangsa saya ingin pendidikan tetap berjalan dengan baik. Saran, masukan dan himbauan yang diberikan oleh KPK kita terima dengan senang hati, sehingga kita tidak terjerumus dalam arti negatif, lebih baik menjaga daripada nanti dibelakang hari terjadi masalah, saya menadapatkan pesan dan kesan sendiri bahwa ternyata masayrakat juga punya fungsi pengawasan,” ungkap dia.
Menurutnya, KPK juga butuh info dari masyarakat. Sehingga, katanya, artinya masyarakat jadilah pengawas dalam lingkungan tersendiri. “Pemprov selalu update data bukan hanya dalam strategi pengadaan, tapi sampai dengan penyampaian,” tukas dia. Rip
Baca juga :  Forpess Pagaralam Akan Kembangkan Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita