oleh

Pemprov Sumsel Siapkan Dana Rp 15 Miliar Untuk Gaji Honorer SMA/SMK

Kolom:Peristiwa|10 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Wujud dari kepedulian pemprov Sumsel terhadap guru honorer SMA/SMK dibuktikan dengan disiapkannya alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembayaran gaji.

Dana yang telah disiapkan selanjutnya melalui penganggaran akan minta persetujuan BPKAD, untuk kemudian disiapkan bagi honorer sesuai dengan SK Bupati Walikota yang selama ini sudah ada.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Budiono, disela rapat dengan Asisten II Keuangan dikantor Gubernur Sumsel, rabu (15/03) mengatakan dana yang disiapkan sebesar 15 miliar akan dibayarkan kepada 705 orang guru honorer sesuai data yang ada.

Baca juga :  Konsentrasi Atasi Karhutla, Gubernur Sumsel Batalkan Agenda ke Luar Negeri

Menurutnya, dana yang dianggarkan 15 miliar tersebut, akan dipersiapkan untuk membayar gaji guru honorer selama satu tahun mendatang disesuaikan dengan data yang ada dari kabupaten/kota.

“Segera akan kita selesaikan, anggaran sudah kita siapkan anggaran sebesar 15 miliar untuk itu,” jelas Budi.

Budi menjelaskan, untuk 3.228 guru yang belum terdata, hingga kini pemerintah melalaui dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, masih melakukan pemetaan.

Menurut Budi, untuk melakukan pemetaan tentu akan ada beberapa kriteria yang diberlakukan, diantaranya terkait linier ijazah, dan jam kerja sesuai yang diharapkan. Baru kemudian dilakukan verifikasi.

Baca juga :  Ada ASN Pemprov yang Bolos Siap-Siap Disanksi

“Mekanisme pembayarannya 705 itu sudah dianggarkan, kemudian untuk 3.228 ribuan itu selama ini kan dibayarkan oleh sekolah atau komite nah itu nanti penyelesaiannya oleh sekolah atau komite, kan ada dana Komite, PSG dan dana Bos, tahun ini boleh untuk membayar guru honor,” urainya.

Yang jelas kata Budi pemberian honor itu minimal mendekati UMR karena sebelumnya di kabupaten diaksanakan variasi ada kabupaten yang memberi honor  sebesar 300 ribu hingga 800 ribu, kalau diprovinsi akan dialokasikan  minimal mendekati UMR.

Baca juga :  Gubernur Minta BPK Kawal Pembangunan Infrastruktur di Sumsel

“Mereka punya kewajiban  harus memenuhi jam wajibnya, dan ijasah mereka harus linier misalnya tidak bisa guru bahasa inggris mengajar prakarya dan minimal ada jam wajibnya baru nanti bisa dibayarkan. Minimal jam wajib 20 jam.”jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan untuk pembayarannya akan dilaksanakan secepat mungkin, ketika tahapan penganggaran sudan selesai dibahas. Hal itu dilakukan agar tidak menyalahi aturan yang ada.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita