oleh

Pilkada : Pemimpin Alternatif Dalam Mewujudkan Perubahan

Kolom:Peristiwa|365 kali dilihat

Pilkada : Pemimpin Alternatif Dalam Mewujudkan Perubahan

Oleh: Mohd. Kurniawan*
(Ketua Dema Pospera Sumsel)

Ide dan gagasan adalah Hak
Pernah ketika seseorang mengatakan, Apakah hanya orang kaya saja yang bisa mengatur negeri ini?  Tentulah jawabannya tidak, semua orang bisa bermimpi bahkan menyalurkan mimpi itu, semua orang bisa memberikan ide-nya terhadap orang lain, komunitas di sekelilingnya. Bahkan ide – ide dalam membangun suatu negara. Jika sedikit meminjam kalimat pidato dari Thomas Jefferson saat penyusunan Declaration Independence Of America. Setiap orang atau individu memiliki akal budi dan berhak untuk di pergunakan. Dalam konteks sosial setiap orang berhak untuk mengembangkan pemikirannya orang per-orang dan kelompok merupakan peranan penting dalam perubahan – perubahan yang akan terjadi baik dalam bermasyarakat sekalipun proses politik. Ini adalah hak yang paling mendasar kita miliki sebagai manusia bahkan negara sekalipun tidak bisa ikut campur dalam pikiran kita. Kita bisa ikut campur dalam urusan bernegara dan juga menjaga agar regulasi dari setiap proses politik akan dapat bermanfaat untuk khalayak ramai yang merupakan hubungan kita terhadap negara. Lalu kemudian sebaliknya, jika dikaitkan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan suatu perubahan, negara tidak bisa mengintervensi terlalu jauh dalam ide itu. Negara hanya bisa berhubungan langsung dengan individu dan masyarakat melalui birokrasi.

Masyarakat kita adalah majemuk bukan satu golongan
Beragam budaya hukum adat yang ada di masyarakat tentulah nemberikan gambaran bahwa kita kaya akan budaya, baik itu berbentuk bahasa, pakaian dan ciri khas masing – masing dari daerah. Indonesia yang memiliki tradisi yang begitu panjang dalam hal budaya, dilihat dari zaman dahulu ketika berabad – abad lamanya orang menceritakan sesuatu dari hal peninggalan seperti candi, relief dan tulisan – tulisan yang kita jumpa saat ini. Baik bercerita mengenai budaya, sosial dan politik. Maka dengan kaya budaya ini dan tipologi masyarakat yang berbeda – beda haruslah mampu sosok pemimpin untuk mengakomodir seluruh lapisan ini.

Baca juga :  Cuaca Tak Menentu, Gubernur Instruksikan Bupati/Walikota Standby di Daerah

Sosok yang damai dan dapat menyejukkan, memberikan solusi, dan seluruh kebijakan yang konkret dalam membangun peradaban sosial politik di masyarakat. Politik bagian penting dalam mengatur peranan bernegara, kekuasaan akan dapat di percaya, jika mampu hadir dalam masyarakat, Trend kita saat ini adalah saat ini beda pada saat zaman kerajaan seperti dahulu, hal yang umum kita ketahui raja untuk meneruskan kepemimpinan wilayahnya adalah menunjuk dari sang anak dan keluarga, bangsa kita telah melewati pelbagai sistem bermasyarakat dan negara dari dahulu. Hingga saat ini ketika di buka nya kran suara setelah tumbangnya rezim orde baru. Memberikan ruang gerak yang luas dalam berekspresi terutama dalam hal sosial politik. Dengan kemajemukkan negara kita tentu semua berhak untuk berkompetensi memberikan ide dan gagasan di panggung politik. Semua golongan, semua orang. Tidak ada yang bisa membatasi. Inilah kenikmatan berdemokrasi yang tentunya tidak hanya mewakili demi kepentingan golongan dan kelompok. Tapi harus digaris bawahi adalah kepentingan seluruh masyarakat utama.

Politik bukan dagangan, kekuasaan bukan aristokrat dan  Bukan oligarki
Menyinggung dari kutipan Aristoteles dalam La politica, yang melihat bahwa kehidupan bangsa yunani kuno, dalam urusan membuat peraturan Sosial dan khusunya politik. Orang – orang yunani kuno dibedakan menjadi dua dimensi yang terpisah. Orang kota yang terdiri dari bangsawan, orang kaya, adalah orang yang berhak dan wajib ikut campur tangan dalam urusan politik, membuat peraturan, dan mencari kekuasaan. Sedangkan masyarakat desa yang termaginalkan adalah budak dan pekerja yang hanya memikirkan bagaimana untuk menyambung hari esok, di batasi secara gerakan dan politik. Mereka terbelenggu dalam kemiskinan dan di batasi dalam menginginkan suatu perubahan. Hal ini adalah sebuah sistem yang mencederai dari hak – hak dasar manusia.

Baca juga :  Hadapi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2018, Gelar Sosialisasi Anugerah Paritrana

Melihat politik negara kita saat ini sebenarnya hampir saja menuju kesana, namun dalam hal oligarki, Oligarki selalu ada dalam suatu sistem bernegara, entah itu mau paham monarki, otoriterian, maupun demokrasi. Namun semua hal ini bukankah dapat dirubah dengan apa yang kita lihat saat ini, tidak kah bosan kita terhadap keadaan ini, apa yang mereka berikan kepada kita, tawaran perubahan apa yang di berikan. Aristokrat dan oligarki pada umumnya adalah konteks dimana material sumber daya terletak pada kekayaan dan kekuasaan.

Jika melihat paham aristokrat dan oligarki, maka itu hampir menjadi budaya politik elite di negeri ini. Sebagai contoh adalah perumusan undang – undang seperti jual beli kepentingan, semua kelompok elite menginginkan hasrat kepentingan. lebih dalam lagi trend dalam pemilu saat ini dapat kita jumpai. Seperti hal pilkada 2020 yang lalu kita masih bisa melihat calon pimpinan daerah, dari latar belakang, politik kekeluargaan, Politik kekayaan bahkan pejabat birokrat. Fenomena ini bertumbuh subur. Dari orde baru ke reformasi hanya memindahkan cara memilihnya, tidak dengan tawaran perubahan nya. Dan pertanyaannya apakah kita akan melihat saja? Tentu saja tidak kita harus mewujudkan suatu perubahan itu. Tidak ada istilah terpinggirkan dalam urusan kesejahteraan semua berhak menginginkan nya.

Baca juga :  Soal Kesejahteraan Rakyat, Ini Komitmen Gubernur Deru

Politik eksklusif, alternatif adalah jalannya.
Sudah menjadi hal lumrah dan pengetahuan umum, jika politik kita saat ini adalah mahal, itu menjadi salah satu faktor saat ini, membuat semua orang berlomba – lomba ketika duduk di kursi jabatan memanfaatkan semaksimal mungkin kekuasaan, memfinalkan kepentingan, dan mengatur ritme perpolitikan.
Kendaraan politik yang sangat mahal tentu akan terus mewarnai demokrasi seiring dengan kepentingan masing – masing. Negeri kita kaya akan SDM barang tidak mungkin dari 270 juta penduduk ini, sukar menemukan orang – orang yang bisa mewujudkan perubahan, barang tidak mungkin dari sebanyak itu bisa kalah oleh kendaaran politik yang mahal, maka perlu lah membangun kesadaran dalam sekeliling kita dan seluruh masyarakat, tentang apa yang terjadi terhadap politik di negeri ini, bahwa perlulah ada pelopor yang secara kolektif membentuk suatu perubahan, ini yang akan kita sebut politik kerakyatan, kesadaran akan politik dapat mewujudkan perubahan, ide dan gagasan yang konkret dan berpikiran maju. Jika kendaraan politik begitu mahal, maka politik kerakyatan adalah solusi yang paling berpotensi, dengan membangun poros baru dengan penuh kesadaran.

 

 

*Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Jurusan Politik Islam


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita