oleh

PKL Lorong Basah Tolak Pembangunan Kios

Kolom:Peristiwa, Politik|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sebanyak 500 orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota Palembang.(19/10) aksi ini merupakan gabungan dari pedagang kaki lima Lr. Basah, Serikat Pedagang Kaki Lima (SPK5), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini dan Posko Perjuangan Rakyat Indonesia (Pospera).

Aksi ini berawal dari kebijakan sebelah pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya telah melakukan pengukuran lapak sampai pada pendirian pancang awning / kios tanpa koordinasi yang jelas dengan para pemilik ruko dan PKL yang berada di lorong basah.

Baca juga :  Gubernur Alex Noerdin Mendengarkan Laporan Lima Komisi DPRD Sumsel

Hal inilah yang membuat kemarahan para pedagang yang berjualan di pasar lorong basah karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang, kedua melanggar pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan terakhir melanggar pasal 13 ayat (a) UU No 09/1995 tentang usaha kecil: bahwa pemerintah berkewajiban menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra Industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar sesuai serta terjangkau untuk pedagang kaki lima.

Baca juga :  Herman Deru: Mudik ke Sumsel, Isolasi 14 Hari

“Eka syahrudin selaku DPW SRMI Sumsel mengatakan, apabila dibangun awning permanen di pasar Lorong basah , maka pasti akan dilakukan jual beli/ sewa, dan pedagang kaki lima yang ada di lorong basah itu kan rata-rata pedagang kecil dan mereka pasti tidak akan mampu melakukan sewa/beli tempat tersebut, jalan menjadi sempit, dan apabila tidak mampu membayar maka pedagang harus keluar (tergusur) dari tempat mereka berjualan, ungkapnya.

Hal ini pun ditanggapi oleh Asnawi, selaku Dirut PD. Pasar Palembang Jaya. “pihak PD. Pasar Palembang Jaya siap mendukung di pihak Pedagang Kaki Lima, untuk Pembangunan awning/kios itu menunggu peraturan yang akan dikeluarkan oleh pihak pemkot secara sah, dan akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada pedagang, tidak langsung main gusur saja, dan akan dilakukan perundingan lanjutan dari pihak pedagang dan PD. Pasar, ungkapnya.

Baca juga :  Gubernur Deru Nyoblos ke TPS Ditemani Istri

Darwis, selaku Ketua DPW  serikat Pedagang kaki lima(SPK5), perundingan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak PD. Pasar dan pedagang, dan kami dari Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 akan ikut serta dan mengawal masalah ini, imbuhnya.

 

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita