oleh

Rakyat Sumsel Menolak Integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta Ke BPJS

Kolom:Ekonomi, Peristiwa|5 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sumatera Selatan, Jaimarta S.Ip, menolak Integrasi program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta pemerintah provinsi Sumatera Selatan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Karena menurut Jaimarta, Terintegrasinya Jamsoskes SumselSemesta kedalam BPJS merupakan bentuk privatisasi kesehatan. yang jelas sekali bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia tentang hak setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dan Peraturan Presiden No .19 tahun 2016 BPJS juga bentuknya sangat memaksa kepada masyarakat Indonesia, ketika peserta BPJS mandiri terlambat membayar iuran dikenakan denda sebesar 2 persen. Tentunya ini sangat memberatkan bagi masyarakat miskin, ujarnya.

Baca juga :  Sumsel Bisa Menjadi Contoh Penyelenggara pemilu Berintegritas

Ditambahkannya, menurut data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pelayanan kesehatan Sumsel saat ini dibiayai sendiri oleh APBD Sumsel, dan setiap peserta ditanggung sebesar lima ribu rupiah dikalikan 4 juta peserta jamsoskes Sumsel Semesta, jadi anggaran yang dibutuhkan sebesar 20 milyar perbulan dikali satu tahun 240 milyar. Sedangkan kalau terintegrasi. Sumsel harus membayar sebesar 23 ribu dikali 4 juta peserta artinya kita butuh 92 milyar perbulan dikali 12 bulan, artinya kita butuh anggaran 1 triliun, urainya.

Senada dengan Jaimarta, masyarakat juga menolak jika Jamsoskes Sumsel Semesta digabung (Integrasi) kedalam BPJS karena selama ini masyarakat sudah menikmati program Jamsoskes Sumsel Semesta dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Baca juga :  Menhub Bermotoran Dengan Ratusan Bikers

Hal itu dikatakan oleh Zorfa, salah satu warga di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Menurutnya masyarakat selama ini sudah terbantu dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta karena selain gratis juga tidak memerlukan syarat yang rumit, cukup dengan melampirkan fotokopi KK dan KTP.

kalau kami lebih mendukung program dari bapak gubernur, Alex Noerdin, karena program dari pak Alex Noerdin tidak memerlukan syarat ini itu tapi cukup melampirkan KK/KTP kami sudah dilayani oleh rumah sakit. Tapi kalau ikut BPJS rumit soalnya kami harus buat rekening, terus kami sekeluarga juga harus bayar tiap bulan ke BPJS. Pernah saya sakit dari mulai pendaftaran sampai saya pulang tidak dipungut biaya apapun,” Ungkapnya. (sibawaihi)

Baca juga :  Buka Rapat Teknis Pengembangan SDM,Sekda Nasrun : ASN Harus Punya Kompetensi

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita