oleh

Ratusan Buruh Tuntut Penetapan UMS

Kolom:Hukum, Peristiwa, Politik|7 kali dilihat

NuansaKita – Palembang :   Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nikeuba) melakukan aksi di halaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dikatakan, ratusan buruh yang melakukan aksi tersebut menolak penerapan upah murah terhadap buruh, dan menuntut ditetapkannya besaran upah minimun sektoral (UMS) provinsi Sumsel tahun 2017.

“Kami para buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, juga menolak rencana revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan,” ucap Koordinator Aksi, Hermawan saat diwawancarai, Kamis (22/12).

Baca juga :  Ilmu Agama Tentukan Kualitas Generasi Muda Indonesia Masa Datang

Tidak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga menuntut dilaksanakannya perundingan antara serikat buruh dengan pihak organisasi pengusaha tentang penyelesaian perundingan terhadap UMS Sumsel 2017.

“Per 1 Januari, kita juga menginginkan pemerintah daerah segera menetapkan dan memberlakukan ketentuan UMS, serta menginginkan pihak DPRD Sumsel agar menerbitkan Perda Ketenagakerjaan terkait sanksi bagi perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan,” harapnya.

Menurutnya, penetapan upah minimum harus disesuaikan dengn kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan KHL buruh beristri dab tanggungan anak. “Besaran kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan perhitungan PDB dan inflasi regional bukan nasional, serta kenaikan upah minimum maksimal berdasarkan perundingan,” jelasnya.

Baca juga :  Danlanal Palembang Pamit, Begini Kata Gubernur Deru

Sementara itu, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Ahmad Najib mengatakan, pihknya telah melakukan musyawarah dengan perwakilan buruh yang telah menyampaikan aspirasi.

“Kita akan dorong pihak DPRD Sumsel agar segera menindklanjuti penolakan PP yang diinginkan para buruh tersebut. Juga akan melakukan revisi agar kesejahteran buruh dapat diakomodir,” terang Najib.

Najib juga mengatakan, pihaknya akan melakukan perundingan terhadap penetapan UMS. “Penetapan UMS akan diupayakan dilaksanakan per 1 Januari 2017, begitu juga dengan tuntutan lainnya,” tutupnya.(juwita)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita