oleh

Ribuan Nasib Guru Honorer Sumsel Menggantung

Kolom:Peristiwa|3 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dari 3222 honorer guru pelimpahan dari kabupaten/kota ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hanya akan diakomodir sebanyak 705 honorer untuk diproses administrasinya.

Sebelumnya pemerintah provinsi Sumsel telah menganggarkan dana sejumlah Rp15 miliar untuk 705 honorer yang akan diproses administrasinya terhitung per 1 Oktober 2016.

Untuk honorer yang SK dikeluarkan Kepala Sekolah dan komite akan diserahkan ke Sekolah masing masing untuk pembayarannya, hal itu disampaikan Plt Sekda Prov Sumsel, Joko Imam Sentosa usai membuka Workshop Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah di Hotel Aryaduta,  (06/06).

Baca juga :  Syamsul Bahri Resmi Jabat Kadin PU Pengairan

“705 honorer yang sudah tersedia anggarannya mereka sudah tinggal di SK kan karena itu pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi secara teknis ada di Dinas Pendidikan,” urainya.

Lanjutnya, honorer yang ada di kabupaten/kota bertambah menjadi 3222, untuk itu disiasati dengan dibantu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

“Saya belum tahu apakah mereka sudah di SK Kan atau belum tapi saya berharap ini sudah di SK kan, ini persoalan yang ada diseluruh Indonesia bukan hanya di Sumsel,” katanya.

Baca juga :  Mawardi Ingin Kerukunan Umat Beragama di Sumsel Jadi Contoh Provinsi Lain

Joko mengatakan untuk honorer yang 3222 memang sudah ada aturan atau regulasi yang sudah sejak lama tidak boleh lagi mengangkat honorer. Kalau masih mengangkat itu menjadi tanggung jawab sekolahnya sendiri, SKPD/OPD nya sendiri pada prinsipnya tidak dibenarkan mengangkat honorer di Pemda.

“Kalaupun masih ada pengangkatan honorer itu merupakan sisa-sisa yang lama dan menjadi tanggung jawab SKPD/OPD.

Aturan tidak boleh mengangkat honorer sudah lama sejak lima tahun yang lalu, untuk honorer yang sudah 15 atau 20 tahun akan diangkat Secara berproses melalui tes, ada yang diterima ada yang tidak,” jelasnya.

Baca juga :  LRT Terkoneksi Dengan Moda Angkutan Lain

Disampaikannya, saat ini sampai tahun 2020 belum ada rekruitmen PNS. “kita sudah empat tahun ini melakukan moratorium karena secara nasional kita masuh kelebihan PNS,” tutupnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita