oleh

Rumah Dinas Ditempati Turun Menurun Akan Ditertibkan

Kolom:Peristiwa|46 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan bahwa perlunya dilakukan inventarisasi ulang terhadap asat-aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan termasuk rumah dinas yang banyak ditempati oleh pegawai secara turun temurun. “Kami akan segera melakukan inventarisasi dan penertiban penghunian rumah dinas dimaksud.”

Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki dalam Rapat Paripurna XXII dengan agenda mendengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Enam (6) Raperda, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (23/01).

Baca juga :  Jalan Lahat-Pagaralam Ambles, Gubernur : Satu Minggu Jalan Sudah Bisa Dilewati

Pemerintah Provinsi Sumsel menyambut baik saran Fraksi Gerindra berkaitan dengan inventarisasi aset daerah dan perlunya laporan yang akuntabel, untuk itu Pemprov Sumsel telah melakukan inventarisai secara menyeluruh terhadap aset-aset daerah dan setiap tahun dilakukan rekonsiliasi aset yang mencatat penambahan dan pengurangan aset-aset dimaksud.

“Setiap tahun juga telah dilaporkan secara transparan dan akuntabel setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan,” ungkap Ishak Mekki.

Sampai saat ini terdapat lima (5) aset Pemerintah Provinsi yang dikelola pihak lain dalam bentuk kerjasama bangun guna serah yaitu Underground Mall, Sarana Pendidikan Sekolah Palembang Harapan, Lippo Plaza Jakabaring, Palembang Icon, dan Hotel Aryaduta.

Baca juga :  Kepolisian Daerah Sumsel Dukung Amnesti Pajak

Adapun kontribusi yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.522.349.402 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah).

Sedangkan untuk Tahun 2016 akan diterima pada bulan Maret Tahun 2017 menunggu hasil audit keuangan mitra BOT dan setiap tahun akan ada peningkatan kontribusi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Kemudian status aset jembatan timbang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan). Sesuai dengan Dokumen P3D (Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen) Nomor BA.46 Tahun 2016 dan 043/BA/DISHUB/2016 tanggal 23 Agustus 2016,” Papar Ishak Mekki.

Baca juga :  Search And Rescue (SAR) Latih Mapala Se Sumsel

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita