oleh

Serikat Pekerja Laporkan Manajemen PT. Muba Link ke Polresta

Kolom:Hukum, Peristiwa|99 kali dilihat

NuansaKita – Musi Banyuasin : Serikat Pekerja PT. Muba Link melalui Kuasa hukumnya melaporkan management PT. Muba Link karena terjadinya peristiwa penggelapan dengan pemberatan, pasal 374 KUHP atas sejumlah iuran BPJS Tenaga Kerja karyawan ke Polresta Musi Bayuasin, Sekayu. Laporan dari Serikat Pekerja PT. Muba Link tanggal (26/8) di Polresta Musi Banyuasin dengan nomor laporan LP/ B-825/VIII/2016/SUMSEL/SUMSEL RES Muba. (8/9)

Kuasa pekerja, Husni Mubarok yang didampingi kuasa hukum Partogi Sitinjak, SH bersama Ekky Syahruddin, SH dari tim Advokasi Pekerja, menjelaskan dalam releasenya. Laporan ini terkait pengelolaan iuran BPJS Tenaga Kerja karyawan PT Muba Link, yang diduga telah menggelapkan semua komponen potongan upah pekerja bagi iuran BPJS karyawan perusahaan selama kurang lebih tujuh sampai dengan delapan bulan.

Baca juga :  Sungsang Harus Jadi Desa Wisata Produksi Hasil Laut

Indikasi peristiwa penggelapan tersebut dapat dijelaskannya dengan diperolehnya Surat Peringatan tunggakan pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja dari kantor BPJS Palembang yang telah dikirimkan ke management perusahaan pada tanggal 28 Juni 2016 lalu. Kalau dilihat jumlah tunggakan iuran yang belum dibayarkan management tampak jelas rentang waktu selama itu yang terjadi sebagai waktu peristiwa penggelapan telah dilakukan management PT Muba Link.

Jumlah tunggakan tersebut akan semakin bertambah dan membebani management perusahaan karena ada sanksi denda 2% atas tunggakan BPJS, sementara potongan upah pekerja terus terjadi selama itu namun ternyata tidak dibayarkan management selama berbulan-bulan karena penggelapan terus berjalan.

Sebagai representasi pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Muba Link, Kuasa pelapor menghendaki Kepolisian Muba tetap aktif menindak lanjuti laporan tersebut secara serius karena hak-hak perlindungan normatif pekerja dalam program BPJS tersebut dapat terganggu untuk dilaksanakan. Bagaimana pekerja dapat bekerja dengan nyaman jika tidak ada kejelasan jaminan perlindungan pekerja, seperti JHT, JKK dan JKM pekerja. Bukankah hal tersebut merupakan kejahatan terhadap hak-hak normatif pekerja dan sangat tidak seimbang menguntungkan bagi management sendiri.

Baca juga :  Kelurahan di Palembang Harus Ikut Berpartisipasi Kelola Sampah

Selain itu, Kuasa pelapor menghendaki adanya tindak lanjut proses hukum meskipun management PT Muba Link berjanji akan membayar sebagian atau semua tunggakan itu setelah dikeluarkan Surat Peringatan BPJS Tenaga Kerja.

Bagi kami perbuatan management menggelapkan potongan upah pekerja seperti itu harus diusut sampai ke pengadilan, agar menjadi sanksi tegas atas tiap-tiap penyelewengan hak normatif pekerja dan agar tidak menjadi preseden buruk seperti kriminalisasi bagi setiap usaha Serikat Pekerja menempuh jalur hukum, seperti yang terjadi di lain tempat.

Baca juga :  Alex Kunjungi Booth Promo Asian Games di BBTF

“Jangan sampai terjadi pembiaran sanksi pidana atas setiap peristiwa penggelapan iuran BPJS Tenaga Kerja seperti itu”.

Selanjutnya Serikat Pekerja berpendapat bahwa adalah dua hal berbeda, satu hal tentang management menjalankan kewajiban perusahaan dalam hal penyetoran iuran bulanan karyawan dan hal lain tentang pertanggung-jawaban hukum bagi setiap peristiwa penggelapan dengan pemberatan. Serikat Pekerja menginginkan obyektifitas hukum seperti itu sungguh dapat diterapkan kepolisian, tegas pelapor. (rob)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita