oleh

SRMI Kecam Pemerintah DKI Jakarta, Usir Warga Tak Mampu Bayar Sewa Rusun

Kolom:Peristiwa|0 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW SRMI) DKI Jakarta meminta pemerintah DKI untuk tidak mengusir warga rumah susun yang tidak mampu membayar sewanya, Selasa (22/8)

Sepertiyang dikatakan Ricky Banjar Nahor koordinator aksi dalam releasenya, Kami Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) DKI Jakarta menyayangkan pernyataan dan langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintahan daerahnya yang akan mengusir seluruh penghuni rumah susun sewa yang belum membayar uang sewa bulanan, dengan kata lain pernyataan dan tindakan pemerintah daerah DKI Jakarta anti Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga :  Kemenag Sumsel Minta Simbol Agama tak Dijadikan Konten Video Prank

Bayangkan berapa jumlah penghuni rumah susun yang akan terusir dan tergusur dari tempat tinggalnya, dan bayangkan berapa puluh ribu warga yang akan dimiskinkan karena kebijakan sepihak dari pemerintah daerah DKI Jakarta, karena perlu di pahami bersama warga DKI Jakarta yang berada di Rumah Susun adalah kebanyakan dari Warga korban Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Setelah digusur warga tidak mempunyai tempat tingal lagi, dan rumah susun adalah salah satu kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk warga korban pengusuran agar tidak kembali mendiami tempat tingal yang lama. Apakah Pemerintahan DKI Jakarta menginginkan Warganya kembali menempati kolong-kolong jembatan, Pingir-pingir Kali atau tempat tingal lamanya yang digusur, karena mereka terusir dari rumah susun.

Baca juga :  Pemprov Sumsel Apresiasi Pemerintah Daerah atas Iuran JKN

Jelas ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 33 : “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Atas dasar itulah kami menuntut pemerintah DKI jakarta : 1. Pemerintah DKI Jakarta harus Membatalkan pengusiran sepihak warga Rumah susun sewa yang belum memenuhi kewajibannya. 2. Menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang menimbulkan kemiskinan baru. 3. Bersihkan pelayanan publik dari oknum dan pungli.
4. Jadikan rumah susun sewa menjadi rumah susun hak milik. 5. Kembalikan semua peraturan ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tegasnya.

Baca juga :  Forpess Pagaralam Akan Kembangkan Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita