oleh

SRMI Sumsel Tanggapi Raperda Penanggulangan Kemiskinan 2016

Kolom:Peristiwa|6 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Eka Syahrudin menanggapi Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang di inisiasi DPRD Provinsi Sumsel, (8/12).

Eka mengatakan ada beberapa poin yang menjadi sorotan, yakni isi Raperda Penanggulangan Kemiskinan tidak memuat secara jelas bentuk peran aktif masyarakat (partisipatif) dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dan bentuk koordinasinya dengan Pemerintah daerah.

“Rancangan Raperda ini juga tidak memuat bagaimana pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana induk Penanggulangan Kemiskinan daerah, seharusnya elemen masyarakat dari para Pegiat Sosial dilibatkan dalam penyusunan rencana induk tersebut, jelasnya.

Untuk selanjutnya, isi Raperda Penanggulangan Kemiskinan tidak menjelaskan secara rinci dan definitif apa itu kemiskinan dan acuan standar kemiskinannya. Perlu kerangka berpikir yang jelas dan pemahaman yang benar tentang kemiskinan sebagai sasaran dalam suatu kebijakan karena akan berdampak pada penghilangan hak-hak rakyat miskin sebagai warga negara.

Baca juga :  Tempuh 40 Kilometer, Gubernur Sumsel Gowes Ke Sungsang

“Jika yang dimaksud adalah perlindungan dan jaminan bagi rakyat miskin tertentu, maka seharusnya hal ini masuk dalam pembahasan khusus yang lebih sektoral agar memiliki posisi yang lebih kuat dan tetap dalam perspektif yang benar tentang kemiskinan sebagai objek dan rakyat miskin sebagai subjek, penanggulangan Kemiskinan dalam Raperda ini dibangun dengan perspektif pemberdayaan dan penguatan ekonomi oleh pemerintah. Dengan perspektif itu dikhawatirkan akan mengabaikan kewajiban pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk tersebut.

Eka menambahkan, harusnya penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan mengawali dengan komitmen untuk menjaminan penyediaan kebutuhan dasar bagi penduduk dari Pemerintah Daerah. Selain itu pemberdayaan ekonomi bisa sebagai salah satu pilar pentingnya.

Baca juga :  Bulan Kedua November, Ground Breaking Pipa Gas Pertamina

Selanjutnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut,Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan demikian perhatian Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi lebih maksimal.

“Kami melihat tidak adanya integrasi pengaturan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan kependudukan dan juga penyadaran kepada masyarakat. Hal ini dikhawatirkan fungsi Peraturan Daerah ini tidak membuahkan hasil yang signifikan, sehingga hanya menghabiskan biaya yang besar,”.

Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, Rancangan Perda ini hanya menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJMD, RPJPD. Padahal, pemerintah pusat sudah sejak tahun 2004 memiliki Strategi Nasional Penganggulangan Kemiskinan (SNPK) dan memberi amanat kepada daerah untuk menyusun blueprint Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan.
]

Baca juga :  Belman Karmuda Resmi Jabat Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel

Dengan demikian, Raperda Penanggulangan Kemiskinan seharusnya menjadi momentum untuk mewajibkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun strategi daerah untuk penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan. Tentu caranya yang disesuaikan dengan situasi kemiskinan di Sumsel.

Selain itu, tekait Raperda Penanggulangan Kemiskinan SRMI SUMSEL mendukung dibukanya ruang kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak termasuk adanya penghargaan bagi para pegiat yg konsen soal “Kemiskinan” di Sumsel, tutupnya. (Desta)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita