oleh

Sumsel Akan Jadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Gunakan Replikasi KWS

Kolom:Peristiwa|9 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Provinsi Sumsel kembali bakal menjadi pilot projet berbagai program pemerintah pusat. Kali ini Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sumsel, Herman Deru akan menjadi provinsi pertama yang menerapkan penggunaan Replikasi KPK Whistleblower Sistem (KWS) di Indonesia.
Hal ini diungkapkan langsung Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha. Menurutnya, KPK selama ini menangani pengaduan menggunakan KWS untuk berbagai kepentingan KPK termasuk untuk penanganan perkara dan kegiatan lainnya. Dan kini KPK berinisiatif agar sistem juga dapat digunakan di institusi lainnya.
“Makanya KPK selama ini sudah mereplikasikan sistem ke-14 kementerian dan lembaga di pusat, dan ini sudah berjalan. Untuk tahap berikutnya sekarang kita ingin ini digunakan oleh Pemda. Nah kedatangan kami ini untuk sampaikan usulan itu supaya nanti di wilayah Sumsel, baik provinsi maupun kab/kota bisa mereplikasikan itu (sistem KWS),” ujar pria yang akrab disapa Cecep ini.
Agar ini bisa segera diterapkan, Cecep memastikan KPK akan memberikan sistem KWS secara gratis tanpa harus membeli lisensi dan lainnya. Bahkan nanti KPK akan memberikan bimbingan teknis dan support sampai sistem benar-benar berjalan. Termasuk mengawal jika dalam perjalannnya menemui kesulitan serta siap memberikan asistensi dan konsultasi.
“Namun tentu dengan syarat kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikotanya komitmen untuk melaksanakan dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, dan bisnis prosesnya. Kita akan siapkan termasuk tim IT-nya,” ujar dia.
Jika ini berhasil, lanjut dia, maka Sumsel akan menjadi Pemda yang pertama di Indonesia menerapkan replikasi KWS. Karena itu Ia berharap Inspektorat dan Dinas Kominfo Sumsel segera mempersiapkan semuanya.
“Tadi Gubernur Herman Deru sangat antusias karena kalau ini bisa jadi model bagi provinsi lain,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan dia, sistem ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya dari sisi aksebilitas yang lebih luas karena masyarakat bisa menyampaikan informasi dari mana saja dan kapan saja. Tanpa perlu telpon atau tulis surat namun cukup lewat ponsel atau email.
“Kelebihan lainnya ketika info ini masuk kita tidak perlu catat manual lagi karena ada sistem yang mencatat dan melakukan klasifikasi langsung,” ujanya.
Kemudian dari sistem itu pula akan ada analisis dan orang yang melakukan verifikasi. Dalam sistem itu tahapannya kata Cecep sangat lengkap dan tercatat semua oleh sistem. Termasuk monitoring apakah info tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum serta penyelesaiannya berupa apa.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru, sangat antusias dengan penawaran tersebut. Karena itu, dia segera menginstruksikan agar Inspektorat dan Dinas Kominfo menyiapkan segala sesuatunya agar sistem ini segera dapat diterapkan di Sumsel dan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.
“Kita tentu akan menyiapkan segala sesuatunya. Sesegara mungkin agar sistem ini segara bisa kita terapkan. Bukan hanya di Provinsi saja saya ingin ini juga digunakan oleh kabupaten dan kota se-Sumsel. Sehingga nanti apa yang terjadi di kabupaten dan kota bisa terpantau. Kita targetkan sistem KWS tahun ini bisa jadi,” tukas dia. Rip
Baca juga :  Sebelum Asian Games, Pengerjaan Jalan di Kawasan JSC Ditarget Selesai

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita