oleh

Sumsel Terima Hasil LKPD

Kolom:Peristiwa|40 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Wakil Gubernur Sumsel  H Ishak Mekki menerima hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 pada Pemprov Sumsel di Palembang di Aula Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Prov Sumsel, Jumat (16/12).

Lalu, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumsel juga ikut menerima hasil pemeriksaan BPK, antara lain, OKU Selatan, OKI, Palembang, Banyuasin, PALI, OI, Muaraenim, Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, I Gede Kastawa memberikan kesempatan  kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu  60 hari kedepan.

Baca juga :  Kunjungi Sumsel, Tim Komisi VI DPR RI Tinjau LRT di Palembang

“Agar masing-masing daerah masih ada waktu 60 hari ditindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK ini,” ungkap I Gede Kastawa.

Ada 15 yang kita periksa, delapan pemeriksaan belanja operasional untuk tahun 2016, kemudaian pemeriksaan pengelola pembinaan BUMD sama perencanaan penganggaran ada 7 yang kita periksa

I Gese Kastawa juga mewarning bagi Pemda yang mengabaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut bakal diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana.

” Mudah-mudahan selama saya di sini. Target saya minimal 80 persen ditindaklanjuti. Kinerja saya pun menjadi buruk kalau tidak tercapai. Walikota, Bupati termasuk Pak Wagib di sini agar ada tindaklanjut secara signifikan. Ada permasalahan sudah lama katanya sudah lama atau tidak relevan lagi. Mohon bikin surat yang menyatakan rekomendasi ke BPK tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak BPK akan monitor terus,” urainya.

Baca juga :  KAHMI Siap Bersinergi Membangun Sumsel

Sementara dalam pertemuan bersama Pemimpin Kabupaten /Kota wilayah Prov. Sumsel disampaikan Wakil Gubernur Ishak Mekki,  banyak sekali surat yang ada di mejanya yang melintas apakah surat itu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  atau dari Inspektorat Pusat, tentang pelaporan Kabupaten/Kota yang banyaknya persoalan

“Ada masalah dana desa,  pemotongan lahan, pemotongan honor pengerjaan yang tidak dilaksanakan dengan baik,  banyak persoalan yang lewat dimeja saya, “ungkapnya

Diharapkan Ishak Mekki kepada Pemimpin Kabupaten/Kota yang hadir untuk dapat di antisipasi, persoalan seperti itu

Baca juga :  Jelang Mudik Lebaran, Pemerintah Siapkan Posko Terpadu

“Jangan ada lagi seperti kejadian seperti di Kabupaten/Kota Musi Banyuasin itu pelajaran untuk kita semua,  saya harap kepada yang hadir Pemimpin Daerah untuk dapat mengantisipasi persoalan yang terjadi di Pemerintahan masing masing, “katanya. (juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita