oleh

Sumsel Zero Kabut Asap

Kolom:Peristiwa|13 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari berbagai pihak, terutama pemerintah nampaknya telah membuahkan hasil. Setidaknya, dari hasil evaluasi penanganan karhutla terjadi penurunan hotspot sekitar 80 persen dan kebakaran 88 persen.

Sebelumnya, secara nasional ada 10 provinsi yang ditetapkan menjadi provinsi rawan karhutla, yakni provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi , kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua serta Papua Barat.

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Carlo B Tewu mengapresiasi 10 provinsi atas keberhasilannya menurunkan angka terjadi karhutla.

Baca juga :  HUT TNI ke - 71, Gelar Seminar Nasional

“Oleh karena itu, kita mengevaluasi hasil kerja 10 provinsi ini, nanti hasilnya hal-hal yang perlu kita sempurnakan akan kita bicarakan di tingkat pusat untuk memberikan support kepada provinsi-provinsi yang telah melakukan kegiatan penanggulangan karhutla,” jelasnya, usai rapat evaluasi penanganan karhutla di hotel Aston, Kamis (6/10).

Diungkapkannya, keberhasilan ini merupakan berkat kerjasama sama semua pihak dan terbentuknya satuan kerja (satgas) di masing-masing provinsi. “Satgas yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dan Gubernur yang menentukan, siapa yang menjadi komanandan satgasnya ada dari badan penanggulang bencana daerah, ada dari Danrem juga dari polisi, mereka itu anggotanya bersinergi semuanya, untuk melakukan penanggulangan,” jelasnya.

Baca juga :  Sirozi : Segera Putuskan, Karena Ini Mempengaruhi Kesiapan Sekolah

Selain itu, keberhasilan Sumsel melalui Danrem 044 Gapo yang menemukan formula untuk menanggulangi karhutla merupakan sebuah inovasi yang luar biasa

“Inovasi baru ini diciptakan oleh satgas provinsi Sumsel yang dipimpin Danrem 044/ Gapo. Itu akan kita rekomondasikan untuk kita bawa dalam rapat internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, jelas Carlo, kendala yang dihadapi saat ini hanya memerlukan kecepatan koordinasi. ” Misalnya persoalan helikopter, ternyata izin penggunannya tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, harus ada keterlibatan dengan pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan daerah,” tutupnya. (juwita).

Baca juga :  Palembang Kembali Rebut Juara Umum Inmas Award 2019

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita