oleh

Undian Gratis Berhadiah (UGB), Salah Satu Sumber Pendapatan Negara

Kolom:Peristiwa|113 kali dilihat

NuansaKita –  Palembang : Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Apriyadi M.Si mengatakan, bahwa regulasi yang mengatur tentang undian gratis berhadiah seharusnya sudah direvisi karena harus mengikuti perkembangan zaman. Sebab UGB merupakan salah satu dari sumber pendapatan negara.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) di hotel Horison Ultimate Palembang, Selasa (18/10).

Apriyadi mengatakan, acara sosialisasi Undian Gratis Berhadiah ini kita lakukan karena UGB ini adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh kementerian sosial dari proses perizinan undian gratis berhadiah.

Sebaiknya dasar hukum yang mengatur undian gratis berhadiah terutama yang menyangkut sistim perizinan, persyaratannya, nilai denda dan lain sebagainya sebaiknya direvisi menyesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang.

Karena disinyalir banyak pelaku usaha tidak mengurus izin UGB. Kemudian terlalu banyak penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan undian gratis berhadiah untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Paparnya

Baca juga :  Lima Sektor Utama Yang Berperan Penting Cegah Kenaikan Suhu Bumi

Sedangkan menurut Direktur di Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS), Dra. Mira Riyati Kurniasih, M.Si, undian gratis berhadiah atau Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ini adalah bentuk pastisipasi dunia usaha dalam membantu untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Kalau kita sekarang bicara tentang kondisi negara kita sekarang ini apalagi dengan ada tax amnesty dan sebagainya, artinya secara anggaran, negara atau pemerintah kita sekarang memang sedang mengalami satu kesulitan. Ungkap Mira

Kalau kita bicara lagi tentang fungsi dari kementerian sosial yang menangani masalah sosial yang sangat banyak itu akan sangat tidak sesuai dengan anggaran yang sudah teralokasikan oleh pemerintah.

Ini harus ada partisipasi dari dunia usaha melalui pelaksanaan UGB. Karena dengan melalui pelaksanaan UGB ini ada salah satu kewajiban dari dunia usaha untuk memberikan sumbangan dananya pada kementerian sosial untuk dikelola lagi dan dikembalikan kepada masyarakat itu yang kita sebutkan namanya dana hibah dalam negeri atau dana UKS.

Baca juga :  Herman Deru: Pemeriksaan Laboratorium Pasien Covid-19 Tidak Dikenakan Biaya

Melalui pelaksanaan UGB kurang lebih dunia usaha itu memberikan sumbangannya sebesar 10% dari nilai total hadiah. Anggaran itulah yang kita kelola yang kita kembalikan lagi kepada masyarakat.

Mira mencontohkan, seperti kemarin ada bencana alam longsor di garut, kita tidak pernah punya anggaran yang memang secara mendadak untuk bisa membantu penanganan bencana alam.

Sehingga dengan adanya pengelolaan dana hibah dalam negeri yang bersumber dari undian gratis berhadiah ini kita bisa bantu untuk bencana alam longsor di garut.

Ada juga bantuan untuk bencana alam di Sumedang (Jawa Barat) kemudian kita juga memberikan bantuan untuk korban Sinabung bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Baca juga :  Proyek Kelistrikan di Provinsi Sumsel Diresmikan

Salah satu contoh yang sangat riil yang sudah kita lakukan adalah penutupun Dolly di Surabaya Jawa Timur itu melalu anggaran dana hibah dalam negeri. Jadi dana hibah dalam negeri ataupun UKS yang dikelola yang bersumber dari UGB ini merupakan dana non APBN yang memang untuk membantu untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Ungkapnya lagi.

Dalam satu tahun kita bisa menggalang dana sebesar 100 milyar dan dana itu tidak boleh dipergunakan untuk operasional apapun tapi haru dikembalikan dari masyarakat, kembali kepada masyarakat.

Dan itu memang harus yang mempunyai resiko sosial. Jadi artinya melalui dana hibah ini untuk membantu untuk percepatan penanganan target sasaran daripada kementerian sosial. Tegasnya (sibawaihi).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita