oleh

Wagub Pastikan Pandangan Fraksi DPRD Sumsel Dijadikan Acuan Peningkatan Kinerja Jajaran

Kolom:Peristiwa|53 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Paripurna ke XIV DPRD Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Jum’at (10/07). Rapat tersebut digelar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Menurut Mawardi, penilaian dari fraksi yang ada di DPRD terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel memang sangat dibutuhkan oleh Pemprov Sumsel.

“DPRD Sumsel menjalankan fungsinya melakukan penilaian terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan oleh fraksi di DPRD Sumsel akan kita tindaklanjuti,” kata Mawardi.

Dikatakan dia, masukan dan himbauan dari DPRD Sumsel tentu akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja jajaran Pemprov Sumsel. “Tentu ini akan dijadikan evaluasi untuk peningkatan kedepannya,” tuturnya.
Diketahui dalam rapat tersebut, masukan dan himbauan dinyatakan oleh beberapa fraksi yang ada di DPRD Sumsel. Seperti fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Thamrin meminta agar Pemrov Sumsel terus mendorong sekolah gratis dan kesejahteraan guru honorer.
“Selain itu dari sektor kesehatan. Dimana saat ini kita dihadapkan pada covid-19. Upaya penanganan harus tetap masif dilakukan. Pengadaan alat tes juga demikian sehingga hasil tes bisa cepat keluar,” kata dia.

Sementara juru bicara fraksi PKB Antoni Azhar memastikan kesepakatannya. Dimana fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel.

Baca juga :  Jelang Bulan Puasa, Wagub Sumsel Minta Kepala Daerah Cek Ketersediaan Sembako

“Ada beberapa masukan yang tetap akan disampaikan, tapi kita pastikan Fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban Pemprov Sumsel,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 pada Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada Senin (06/07) lalu.
Deru mengatakan, salah satu kewajiban kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diaudit oleh BPK RI.
“Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019, Pemprov Sumsel telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan telah diserahkan pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel tanggal 29 Juni 2020 lalu,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 menggambarkan bahwa nilai aset mengalami peningkatan sebesar 12,90% dari sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp22,925 triliun menjadi Rp25,872 triliun.
Kemudian, terkait kewajiban/utang Pemprov Sumsel dengan nilai sebesar Rp305,072 miliar. Terhadap realisasi APBD Sumsel dijelaskan bahwa pemdapatan sebesar Rp9.280 triliun atau 94,22% dari target Rp9,849 triliun.
Dari sisi belanja realisasi tahun 2019 sebesar Rp9,618 triliun atau 91,31% dari direncanakan sebesar Rp10,533 triliun. Sedangkan pembiayaan diperuntukan untuk penyertaan modal/investasi daerah tidak terealisasi dari rencana sebesar Rp3 miliar. Kontribusi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp349,152 miliar. Rip

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita