oleh

Walikota Evaluasi SP2J dan PD Pasar Jaya

Kolom:Peristiwa|12 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Terkait rencana Walikota Palembang yang akan melakukan evaluasi PD Pasar Jaya dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) karena tidak mampu memenuhi target pencapaian PAD sebesar Rp 2,5 Milyar hanya di angka Rp 277 jutaan dan Realiasi capaian PT SP2J yang nihil dari target Rp 450 juta, ditanggapi berbeda oleh sejumlah pengamat, yang menilai perlu dipertanyakan lebih kritis.

Salah satunya Sosiolog yang juga akademisi, Drs. M Wijaya, M.Si, Ph.D yang menilai ada Kebocoran yang terjadi dalam pengelolaan PD Pasar Jaya dan juga PT SP2J, sehingga perlu dicermati dan dikritisi secara bersama.

“Angka pencapaian PD Pasar Jaya yang hanya Rp 277 jutaan itu sangat tidak realistis, mengapa, kalau kita hitung perhari di Pasar 16 Ilir itu saja, retribusinya mencapai Rp 4 juta/harinya, kalau dikalkulasi dalam 3 bulan saja (90 hari) mencapai Rp 360 juta, maka logikanya capaian yang didapat dari PD Pasar Jaya itu sudah terpenuhi, itu baru dari pasar 16 ilir saja loh,” Ungkapnya.

Baca juga :  Jumlah Dokter Anastesi di Sumsel Masih Minim

Lebih lanjut dikatakan Wijaya, bahwa lebih kurang ada 40 pasar yang tercover di bawah PD Pasar Jaya, tentunya sangat tidak rasional jika laporan pencapaian PD Pasar Jaya tersebut tidak mencapai target Rp 2,5 Miliyar.

“Makanya Pemerintah dalam hal ini, tidak hanya menerima saja tapi langsung cek ke lapangan kondisi pasar, dan melibatkan semua pihak terkait seperti Kepolisian, kejaksaan, dan aparat yang berwenang, dan ini dapat mengantisipasi kebocoran-kebocoran itu,” Tegasnya.

Selain adanya indikasi kebocoran dalam pengelolaan management tersebut, menurutnya pihak management diisi oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkompeten, namun karena adanya Politik Balas Budi, bahkan menurutnya Walikota juga perlu dipertanyakan dengan kebijakan tersebut.

Baca juga :  PDP Center Dioperasikan, Siap Nampung Kasus Positif dan OTG

“Makanya, untuk itu pihak management ini harus dikelola secara profesional, bukan karena politik balas budi sehingga membuat indikasi-indikasi kebocoran itu terjadi,” Jelasnya.

Ditambahkan Wijaya, selain PD Pasar Jaya perlu juga diperhatikan terhadap pengelolaan PT SP2J, yang menurutnya jangan juga terjadi dendam politik dan politik dendam, sebab gagasan pembentukan PT SP2J tersebut pada masa Walikota sebelumnya, awalnya didirikan memiliki dua dimensi, yakni dimensi sosial dan dimensi komersial.

“Memang pada awal-awal tahun PT SP2J ini merugi, namun seharusnya di tahun keempat, kelima dan seterusnya ini sudah harus memiliki untung, misalnya dengan Transmusi yang operasionalnya dikelola SP2J, Kapal Putri Kembang Dadar, PT Pasar Sarana Rakyat, dan sebagainya, sudah logis jika PT SP2J memiliki Profit dan Suplay PAD cukup besar, tapi mengapa justru Nihil, semoga ini menjadi evaluasi bagi jajaran Pemerintah Kota Palembang untuk lebih baik” tutupnya.

Baca juga :  Wagub Sumsel : Sebelum Dilakukan SPI, Responden Sudah Diberikan Pelajaran dan Pembekalan.

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita