oleh

Ahmad M. Ali : Strategi BNPT Dalam Menangani Terorisme Harus Mencerminkan Hukum Yang Adil

Kolom:Politik|4 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Selama ini penanganan kasus terorisme di Indonesia belum mencerminkan strategi yang terpadu dan menyeluruh. Untuk itu, perlu ada evaluasi soal strategi dan politik anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk menangani kasus terorisme di Indonesia.  Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad M. Ali, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) BNPT di Gedung Senayan DPR RI. Kamis (15/9/2016).

“Akibatnya, dimata sebagian publik, upaya penanganan terorisme bukannya mencerminkan penegakan hukum yang adil, tetapi malah menjadi tindakan kesewenang-wenangan hukum yang diskriminatif”,’kata Ahmad M Ali yang berasal dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Baca juga :  Debat Kandidat Pasangan Cagub dan Cawagub Sumsel Akan Digelar

Di Poso pasca Santoso, penekanan pada rehabilitasi sosial justru sangat penting untuk membatasi ruang gerak dan legitimasi pelaku teror lanjutan. Kata dia, kasus ini hanyalah ilustrasi dari fenomena gunung es yang menunjukkan belum terselenggaranya penanganan terorisme secara secara menyeluruh dan terpadu.

Menurutnya, fenomena ini justru malah menjadi faktor yang makin memupuk dan melestarikan tindakan terorisme itu sendiri. Belum lagi, masalah serius selanjutnya yang terkesan dikesampingkan dalam penanganan terorisme adalah penanganan pasca-penahanan. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa penyelenggaraan operasi perburuan target juga telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar,” ujarnya.

Baca juga :  33 Pejabat Pemprov Ikuti Uji Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama

“Tentu saja ini sangat terkait dengan politik dan alokasi anggaran. Sejauh mana politik anggaran BNPT telah mengakomodasi aspek-aspek penting dalam penanganan terorisme, mulai dari penguatan intelejen hingga pendekatan kesejahteraan sebagai bagian integrasi dan pemandu penanganan terorisme itu sendiri”,’Imbuhnya.

Kata dia, program rehabilitasi dan re-edukasi pasca-penahanan belum diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan, yang sebenarnya penting untuk memutus siklus dan mata rantai pelaku dan tindakan-tindakan terorisme. “Dari kasus Poso, kita melihat bahwa pasca operasi Tinombala dan pasca Santoso, belum terlihat upaya yang serius untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial pasca operasi sebagai penekanan pasca operasi Tinombala,” pangkasnya. (csr)

Baca juga :  Agus Sutikno : Pendapatan Surplus Tapi Bayar Hutang Daerah

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita