oleh

“Ahmad Nafi : Beni Hernedi Terbukti Bersalah, Pencalonan Akan di Gugurkan

Kolom:Hukum, Politik|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Gabungan Ormas Penegak Keadilan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan audiensi dengan Aspahani selaku ketua KPU Provinsi Sumsel. (14/10). Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi.

Audensi yang dilakukan oleh ormas Penegak Keadilan ini untuk melengkapi berkas laporan kepada KPU terkait pelanggaran  UU No 10 tahun 2016, karena telah memutasi dan memberhentikan Pegawai daerah, padahal surat keputusan menteri belum dikeluarkan selama jangka waktu 6 bulan.

Baca juga :  Passmanda Palembang Gelar Seminar Bahaya Narkoba

Aspahani selaku ketua KPU Provinsi Sumsel mengatakan, akan menindak lanjuti kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Beni Hernedi,, dan menunggu hasil keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam negeri yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sah atau tidaknya pencalonan Beni Hernedi selaku calon wakil bupati Musi Banyuasin.

Ditambahkan oleh Ahmad Nafi,selaku komisioner KPU Provinsi Sumsel, pihak KPU Sumsel telah melakukan klarifikasi kepada pihak KPU Muba pada saat diadakan rapat tanggal 29 september 2016 lalu.

“Kami berharap pihak KPU Muba bisa memfollow-up temuan dugaan pelanggraan ini kepada yang bersangkutan dan dikonfirmasi kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kemudian akan dilanjutkan proses verifikasi oleh pihak Kemendagri untuk mengeluarkan SK persetujuan apakah Beni Hernedi ini sah atau tidak untuk mengikuti pilkada yang diadakan bulan februari 2017 mendatang”.

Baca juga :  KPU- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Seleksi Calon KPU RI

Ditambahkan, diminta kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan verifikasi ulang dan memberikan masukan untuk membuat keputusan dalam masalah pelanggaran ini.

“sampai hari ini proses tetap berjalan dan keputusan akan diumumkan pada tanggal 24 Oktober 2016, pihak KPU Sumsel pun menunggu hasil verifikasi pelanggaran yang dilakukan, apabila terbukti melanggar aturan administratif sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 pasal 71 maka akan dibatalkan sebagai calon wakil kepala daerah. Karena ini memasuki tahap penetapan, maka tidak ada lagi proses perbaikan, maupun pergantian calon. Tentu ini mengakibatkan kedua pasangan calon akan digugurkan secara sah apabila terbukti melakukan pelanggaran, imbuhnya.(desta)

Baca juga :  Refly Harun : Untuk Mengurangi Kecurangan, Bawaslu Harus Lebih Optimal

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita