oleh

Aktivis ’98 Berkumpul Bicarakan Pilkada Di Sumatera Selatan

Kolom:Politik|8 kali dilihat

NuansaKita – Palembang :  Maraknya pemberitaan tentang Kepala Daerah yang melakukan tindakan melanggar hukum dan atau merugikan negara, dari korupsi sampai perbuatan asusila lainnya, alih-alih menjalankan tugas dan amanat kewajiban yang diberikan rakyat saat pemilihan dengan penuh tanggung jawab, hal ini justru membuat kecewa rakyat. Pemimpin dipilih dan dipercaya rakyat akan mampu menangani dan menuntaskan persoalan yang mengemuka pada masyarakat, namun yang terjadi malah sebaliknya, prilaku pemimpin yang cenderung melanggar hukum akan menambah deret panjang penderitaan rakyat dan potret buram kepimpinan daerah. Kepala Daerah harusnya mampu menjawab harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Aktivis 98 Sumatera Selatan kepada media Selasa, (13/06/2017).Diskusi dilaksanakan Tanggal 12 Juni 2017 di Hotel Swarna Dwipa Palembang setelah berbuka puasa yang dihadiri sekitar 30 Orang Aktivis ’98 Sumatera Selatan.

Melalui Juru Bicara Aria Laksana, Kepala Daerah tidak sepatutnya mempertontonkan berbagai tindakan tidak terpuji. Kepala Daerah seharusnya membawa kemakmuran pada daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah harus menjadi panutan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tindak korupsi adalah hal yang paling merugikan rakyat, dimana uang rakyat dipergunakan untuk kepentingan sang Kepala Daerah.

Dijelaskannya, “Dengan demikian pembangunan menjadi asal-asalan yang semata-mata berorientasi proyek bukan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah. Sejumlah lembaga hukum yang didirikan Pemerintah untuk mengawasi, mencegah dan bahkan menindak perilaku korup dari oknum Kepala Daerah dan atau pejabat daerah lainnya, ternyata tidak malah membuat sejumlah oknum Kepala Daerah dan pejabat daerah jera. Justru perangkat hukum yang disiapkan pemerintah menjadikan mereka lebih canggih bermain. Dalam hal ini kembali rakyat menjadi korban dan harus menelan pil pahit kekecewaan, “jelasnya.

Baca juga :  Listrik Sering Padam, Fraksi PAN Soroti Kinerja PLN WS2JB

Arya menilai, semua berangkat dari fenomena tersebut, rakyat kemudian belajar dan menjadi lebih cerdas menyikapi janji-janji manis dan politik uang calon Kepala Daerah yang akan maju pada kontestasi PILKADA. Rakyat dengan kesadaran politiknya sekarang lebih mengedepankan program kerja calon dalam menentukan pilihannya. Rakyat kini lebih memilih calon yang membawa angin segar perubahan signifikan ketimbang bualan janji dan sereceh uang. Artinya Calon Kepala Daerah harus mampu dan mau dengan keberanian lebih untuk berjuang bersama-sama rakyat mewujudkan perubahan berorientasi kesejahteraan bersama. Rakyat ingin Calon Kepala Daerah yang akan dipilih nantinya adalah yang berdiri diatas kepentingan berbagai lapisan dan golongan.

Menurut Ade Indra, dibutuhkan rakyat adalah Pemimpin yang berkarakter ideal dengan gambaran yakni
1. Bersih dan Amanah
Penting untuk melihat rekam jejak Calon Kepala Daerah untuk menilai kemurnian niat dalam mengemban amanah kepemimpinan sehingga diyakini orientasinya tidak kepentingan pribadi atau golongan tertentu melainkan untuk kepentingan segala lapisan. Calon Kepala Daerah harus bersih dari niat perilaku korupsi dan senantiasa berdiri atas kepentingan rakyat.

Baca juga :  H. Abdul Rojak Terpilih Ketua DPD Nasdem Kota Palembang

2. Transparan
Tugas berat Kepala Daerah adalah mewujudkan cita-cita pembanguan melalui pengelolaan APBD yang dihimpun seutuhnya dari uang rakyat. Kepala Daerah harus mampu membangun sistem yang memungkinkan rakyat untuk mengakses informasi seluas-luasnya dalam pengelolaan dan alokasi dana pembangunan serta kemajuan perkembangannya.

3. Peka dan Berintegritas Sosial
Pemimpin wajib menjamin hajat hidup segenap warganya. Tingkat kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian khusus Kepala Daerah. Angka pengangguran rendah, naiknya mutu dan partisipasi pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang memadai merupakan indikator keberhasilan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan rakyat.

4. Efektif
Dalam menangani berbagai persoalan, yang sekarang ada dan yang akan datang, Kepala Daerah dituntut untuk mampu bekerja secara cepat seiring dinamika kehidupan. Sistem pelayan publik tidak lagi boleh menganut kerja birokratif, akan tetapi harus mengiringi modernisasi teknologi kekinian.

5. Inovatif
Untuk mewujudkan perubahan akan menjadi mustahil jika Kepala Daerah memiliki tingkat intelejensia rendah. Perpaduan kecerdasan dan kreatifitas akan melahirkan inovasi. Kepala Daerah harus membuka diri terhadap hal-hal baru dan memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada para expert untuk ikut berpartisipasi dalam program-program kerakyatan. 6. Berjiwa Pengabdian Sebagus apapun rancangan program Kepala Daerah, tentunya tanpa landasan jiwa pengabdian tidak akan membuahkan karya yang berarti nyata. Karena menjadi Kepala Daerah seyogyanya adalah tugas mulia pengabdian kepada rakyat dan tumpah darah. Kepala Daerah yang sejalan dengan kehendak rakyat akan memuluskan perjalanan pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Kepentingan rakyat melampaui kepentingan pribadi maupun golongan.

Baca juga :  DPRD & Gubernur Sumsel Tanda Tangan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD 2017

Dengan ini Dengan semangat reformasi, Aktivis ’98 Sumatera Selatan, bersepakat untuk Mengawal dengan cermat rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah serentak Sumatera Selatan 2018, Mengawal dengan ketulusan dan segenap hati Sosok Pemimpin yang Berkarakter Ideal. Tidak akan segan melawan segala bentuk penyelewengan kekuasaan yang bertentangan dengan perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran di Sumatera Selatan pada khususnya.

Ade Indra serukan, Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama menolak avonturir politik yang menjadikan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu.

Berpolitik adalah hak segenap warga negara Indonesia, untuk itu, Aktivis ’98 menghimbau agar stop mendikotomi tua – muda, karena dalam berpolitik yang terpenting adalah ketulusan niat untuk membangun, mengabdi kepada rakyat, dan implementasi program kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, Tidak akan membiarkan penggunaan issue sentimen SARA dalam politik yang secara moral kami kami sadari merupakan benih perpecahan yang bertentangan dengan azas keberagaman Indonesia, “Pungkas Ade Indra Chaniago.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita