oleh

Bawaslu Sumsel Akan Menindak Lanjuti Temuan Pelanggaran Plt. Bupati Muba

Kolom:Hukum, Politik|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Zulfikar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan berjanji akan menindaklanjuti adanya temuan pelanggaran terhadap Beni Hernedi selaku Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin. Hal itu disampaikan saat menerima tuntutan dari massa gabungan Ormas Penegak Keadilan (OPK), Kamis (06/10).

Zulfikar mengatakan bahwa apa yang disampaikan ini adalah memang suatu keharusan sehingga tumbuhnya demokrasi di Musi Banyuasin.

Karena ini adalah menyangkut masalah pasangan calon, tetap mekanisme tahapan kita lakukan. Sebagai pengawas pemilu kami akan menelusuri dan akan melihat dan menyaring bukti yang ada. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan ini tentunya wajib kami menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh saudara-saudara. Untuk supaya tertibnya, dan supaya tahapan ini berjalan sesuai dengan demokrasi yang kita cintai di bumi Sriwijaya ini, Sumatera Selatan terutama Musi Banyuasin.

Baca juga :  SK PJ Bupati Muba Sudah di Tangan Gubernur

“Hari ini saya akan turun langsung karena sudah diagendakan jadwal saya untuk koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan jajaran Komisi Pemilihan Umum, nanti tunggu hasilnya, ujarnya.

Sementara itu koordinator aksi, Rahmat Hidayat dalam orasinya menyampaikan bahwa tindakan Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi yang diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Baca juga :  Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel

Kemudian lanjut Rahmat, Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan jadwal tahapan pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 mendatang, yang dirilis oleh KPU, tanggal penetapan pasangan calon adalah 22 Oktober 2016. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 22 Oktober 2016 adalah tanggal 22 April 2016.

Aksi yang dilakukan oleh Gabungan Ormas Penegak Keadilan yang merupakan gabungan organisasi seperti SCW, GPN, PB FRABAM, PMID tersebut berlangsung tertib. Perwakilan massa juga memberikan satu bundel bukti pendukung kepada Ketua Bawaslu Sumsel. (Sibawaihi)

Baca juga :  Polda Akan Kikis Habis Kejahatan 3 C

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita