oleh

DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Bahas Enam Raperda Usulan Gubernur

Kolom:Politik|10 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Prov Sumsel) menggelar rapat Paripurna XXII tahap II tahun 2017 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus -pansus terhadap 6 (enam)  Raperda usulan Gubernur, di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Jalan Kapten A Rivai, Selasa (14/02).

Rapat Paripurna ke XXII di buka dan dipimpin langsung oleh H. Giri Ramanda N. Kiemas dihadiri oleh 51 Anggota DPRD Prov Sumsel. Pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) itu sudah mulai dari tanggal 23 Januari 2017 hingga 10 Februari 2017 terbagi dalam lima Pansus.

Hasil dari Pansus I, dikoordinatori oleh Choirul S. Matdiah di bacakan oleh juru bicara Solihan Ismail membahas Raperda tentang perubahan Perda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menghasilkan keputusan Menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Baca juga :  DPRD Sampaikan 10 Raperda Inisiatif

Selain menyetujui Pansus I memberikan saran kepada Pemerintah ; Agar peraturan ini menjadi pedoman. Melakukan sinergitas dengan kabupaten/kota.

Pansus II, membahas perubahan Raperda tentang Restribusi Jasa Umum dan Restribusi Jasa Usaha dengan koordinator Novran Marjani dengan  juru bicara, Melinda S.sos menghasilkan keputusan, dapat menerima dan memahami tentang raperda yang diajukan.

Pansus II juga memberikan saran agar pelabuhan dapat diminati maka jalan menuju pelabuhan segera diperbaiki, memperbaiki fasilitas pelabuhan, memperbaiki jalan keluar masuk dan parkir pelabuhan juga memperindah pelabuhan.

Untuk peraturan tentang Tera Pansus II meminta kepada pemerintah agar mensosialisaikan tentang tera, tera ulang karena setelah dipindah dari.provinsi ke kabupaten/kota banyak daerah yang belum memahami.

Pansus III, membahas perubahan Perda Pajak Daerah di Koordinatiri Giri Ramanda dengan  juru bicara Agus Sutikno membuat kesimpulan, dapat menerima dan sependapat terhadap Raperda Pajak Daerah. Pansus III memberikan saran ; melakukan sosialisasi sebelum memberlakukan Perda, melakukan peningkatan pelayanan, meningkatan Sumber Daya manusia dibidang perpajakan, kerjasama dengan berbagai instansi seperti Polisi, Jasa Raharja.

Baca juga :  Ini Dua Poin Saat Masa Adaptasi Kehidupan Baru

Giri Ramanda masih menjadi Koordinator pada Pansus IV dengan juru bicara Heriyadi membahas Rencana Pembangunan Industri Prov Sumsel tahun 2016 – 2035.

Dalam keputusannya Pansus IV, dapat menyetujui dan memahami tentang raperda untuk dapat menjadi pertimbangan disahan menjadi perda

Pansus IV memberikan saran kepada pemerintah, agar pemerintah daerah berkonsultasi dengan kementerian dan menyampaikan kembali kepada dewan.

Perda ini agar menjadi pedoman kabupaten/kota dalam menyusun pembangunan industri di daerahnya, serta pengembangan kawasan industri lebih pada komoditas unggulan.

Baca juga :  Resmi Dilantik Mendagri, Sumsel Kini Dipimpin Hadi Prabowo

Sebagai Pansus Penutup, Pansus V di koordinatori Yansuri membahas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusive Ramah Anak mengambil keputusan yang dibacakan oleh Ardani Awam dapat memahami dan mengesahkan raperda untuk ditetapkan sebagai perda.

Sama seperti pansus sebelumnya Pansus V memberikan saran agar mensosialisasikan perda ini. Selain itu meminta dukungan semua pihak karena perda ini mempunyai arti strategis bagi Sumsel, serta menyiapkan anggaran agar perda dapat dilaksanakan.

Sementara itu, pada sambutannya Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin mengatakan, dalam pembuatan raperda tidak hanya pada legal formalnya saja, tetapi juga pada substansi peraturan.

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada pansus yang sudah bekerja dan membahas raperda yang diajukan oleh pemerintah. Setelah diterima melalui pembahasan pansus maka Gubernur sepakat dengan membuat kesimpulan akhir sepakat pada keputusan bersama.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita