oleh

DPRD Sumsel Sampaikan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Kolom:Politik|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sumsel ke XXIII dengan agenda penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel, Kamis (16/02).

Dalam penjelasannya ketua BP3 DPRD Provinsi Sumsel, Usman Effendi, SH.,M.Hum memaparkan latar belakang penanggulangan kemiskinan.

“Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan yang berbasis sepuluh hak-hak dasar, yaitu hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi,” katanya.

Baca juga :  Apriyadi Siap Jika Memang Digandeng Dodi Sebagai Calon Wakil Bupati Muba

Program penanggulangan kemiskinan lanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah menurutnya hingga saat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk di Provinsi Sumatera Selatan baik di desa maupun di kota yang menderita kemiskinan.

“Ketidak berhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik, yaitu masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata-mata, ungkap Usman.

Baca juga :  DPRD Sampaikan 10 Raperda Inisiatif

Dia juga menambahkan bahwa problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai.
“Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis, imbuhnya.

Adapun tujuan Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan adalah :
1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Sumsel dan cara mengatasi peemasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Baca juga :  Harnojoyo Lantik Pejabat Baru Pemerintah Kota Palembang

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita