oleh

Fraksi PAN Sambut Baik Raperda Usulan Gubernur Sumatera Selatan

Kolom:Politik|19 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik enam (6) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Gubernur Sumatera Sumsel pada Rapat Paripurna XXII yang lalu.

Sebab , menurut Fraksi PAN substansi yang terkandung dalam enam (6) Raperda yang disampaikan gubernur tersebut merupkan sikap akomodatif dan responsif atas aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan yang terus berubah dan terus berkembang di Sumatera Selatan.

“Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki jarak paling dekat dengan rakyat, sebab Perda bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan rakyat,” Ujar Mardiansyah selaku juru bicara Fraksi PAN saat rapat pemandangan umum terhadap enam (6) Raperda usulan gubernur di DPRD Provinsi Sumsel (18/01).

Baca juga :  Belajar Legislasi, MPM Polsri Kunjungi DPRD Sumsel

Menurut Fraksi PAN dengan perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, perlindungan terhadap kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan semakin terjamin dan mempunyai kepastian hukum dalam pemkaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di wilatah Provinsi Sumatera Selatan baik industri, perdagangan, maupun jasa telah berdampak pada penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang semakin meningkat pula. “Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan alat UTTP untuk kepentingan umum, perdagangan maupun industri,” sambung Mardiansyah.

Kemudian terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah FPAN menjelaskan bahwa tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama semula ditetapkan 10% dinaikkan menjadi 12,5% untuk mencapai target penerimaan pajak daerah sejumlah Rp. 600 Milyar dari sektor BBN-KB sebagai sesuatu yang wajar.

Baca juga :  KPU Muba Terindikasi Melakukan Tindakan Melawan Hukum

Besaran kenaikan tersebut berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin membaik. “Dari 22.000 jumlah kendaraan roda 4 dan 120.000 unit kendaraan roda 2 dalam daftar Provinsi Sumsel yang baru, di estimasikan target penerimaan pajak dari sektor BBN-KB dapat tercapai untuk keperluan daerah bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar Mardiansyah.

Kemudian mengenai Raperda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2035 FPAN meminta pemerintah segera menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Baca juga :  Pemprov Kucurkan Rp11,5 Miliar Perbaiki Infrastruktur di Muratara

Langkah tersebut diperlukan untuk pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan dan penyabaran investasi di Sumatera Selatan.

Mardiansyah mengungkapkan bahwa selama ini di Sumsel sebaigan besar komoditi yang dihasilkan dikelola dan diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah segar, kalaupun diolah baru pada industri primer atau produk setengah jadi, sehingga belum banyak nilai tambah yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha dan masyarakat.

“Sektor industri menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi, karena sektor ini mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa termasuk daya saing,” jelas Mardiansyah.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita