oleh

FSSNTF Dukung Pemerintah Nasionalisasi PT Freeport

Kolom:Politik|13 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Front Rakyat Sumatera Selatan untuk Nasionalisasi Tambang Freeport (FSSNTF) meminta pemerintah untuk menasionalisasi PT. Freeport, hal tersebut mengemuka dalam diskusi tentang rencana ambil alih PT Freeport di kedai Kopinian, (12/03).

Diskusi yang dihadiri oleh beberapa organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Pospera, GMNI, HMI, PMKRI, , SRMI, Frabam bersepakat bahwa PT. Freeport harus segera di ambil alih atau di Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.

Ketua PRD Sumsel Jaimarta mengungkapkan bahwasanya Kontrak Karya (KK) yang berakhir pada tahun 1991 seharusnya menjadi acuan dimana ada yang kesalahan, sampai tahun 2017 KK tersebut masih berlaku.

Baca juga :  DPRD Sumatera Selatan Setujui  Raperda APBD Perubahan 2016

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana terdapat dalam UU No.4 tahun 2009 tentang minerba bahwasanya pemegang izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan divestasi sebanyak 51%.

“PP tersebut meringankan pihak pemegang izin usaha, dimana PTFI diberi ruang untuk ekspor konsentrat, asal merubah KK menjadi IUPK,”.

Tetapi PTFI menolak kententuan pemerintah dengan divestasi 51 persen, yang akan diterima adalah 30% sesuai dengan KK. Tentu hal ini membuat kerugian bagi Indonesia karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 butir 1 sampai 5 .

Baca juga :  Pelantikan Tujuh Kepala Daerah Dijadwalkan 18 September di PSCC

“PTFI telah melanggar konstitusi Indonesia dengan tidak menghargai konstitusi dan kedaulatan bangsa Indonesia yang merdeka dan mandiri, ” tegasnya.

Jaimarta menambahkan bahwa selama ini hanya ada Rp. 8 Triliun jumlah royalti PTFI yang masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua, dan jumlah tersebut masih jauh kalah dengan PT Telkom.

“PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Pospera Sumatera Selatan, Tumpal Simare mare. Selama ini perusahaan tambang Pt. Freeport telah banyak mengeruk hasil kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selama ini Freeport melakukan eksport konsentrat hanya berupa bahan mentah jadi nilai pajak yang didapat oleh pemerintah hanya sebatas jumlah eksport konsentrat yang keluar.

Baca juga :  Jimly Assiddiqi : Anggota Dewan Jangan Bohongi Rakyat

Padahal nilainya jauh lebih besar apabila Freeport dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun smelter di Papua. Karena apabila itu dilakukan akan terdapat penguraian dari hasil penambangan tersebut, emas, biji besi, nikel bahkan uranium.

Nah hal inilah yang tidak dikendaki oleh PT Freeport. untuk itu kita sangat tegas meminta kepada pemerintah untuk menasionalisasi PT. Freeport. tegasnya


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita