oleh

GMNI Ogan Ilir Raya Dukung Trisakti Bung Karno, Sikap Untuk Freeport

Kolom:Politik|7 kali dilihat

NuansaKita – Indralaya : Dalam menyikapi situasi nasional saat ini dengan kasus Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia maka kami mencoba untuk memberikan pernyataan sikap atas issue tersebut. Dalam hal ini kita melihat sejarah PT. Freeport Indonesia yang sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Dalam hal ini dengan dibuatnya undang-undang no. 1 tahun 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masaberlaku KK pertamaini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @10 tahun.  Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021.  Hal ini Disampaikan Ones Sinus Pangaribuan Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Ogan Ilir Raya kepada Media NuansaKita.com. Selasa (21/02/2017)

Baca juga :  Aktivis '98 Berkumpul Bicarakan Pilkada Di Sumatera Selatan

Ones Menjelaskan,  Berdasarkan kontrak karya ini, luas penambangan Freeport bertambah (disebut Blok B) seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah di lakukan kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha).

“Sehingga dimulai pada tahun 1967 Freeport mulai melakukan pertambangan di Kabupaten Timika, Provinsi Papua untuk melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandungTEMBAGA, EMAS, PERAK DAN URANIUM, Setelah kurang lebih 50 tahun PT. Freeport sudah melakukan aktivitas pertambangan di tanah papua dan mengambil keuntungan sehinggadalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1- 5 tentang pengelolaan sumber daya alam dan prinsip pengelolaannya yang di anggap saat ini tidak fair terhadap masyarakat papua dan pemerintah sendiri, dalam hal ini jumlah volume TEMBAGA, EMAS, PERAK DAN URANIUM yang di tambangoleh public bahkan orang papua sendiri. Sehingga di curigai terjadinya manipulasi atas potensi produksi emas Freeport yang di perkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 Milliar Ton emas dan royalty yang hanya di dapat pemerintah 1% – 3,5% serta berbagai pelanggaran hak adat masyarakat sekitar mau pun pencemaran lingkungan,’paparnya.

Baca juga :  Kornas Mendukung Aksi Sejuta Tanda Tangan Untuk Mempertahankan Pancasila

Ones Menyatakan, Dalam Trisakti bung karno tentang (1.)BERDAULAT DIBIDANG POLITIK (2.) BERDIKARI DIBIDANG EKONOMI (3.) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG BUDAYA saatnya masyarakat Indonesia untuk terjun dalam aksi bela Negara dalam mengawal Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 langkah pemerintah mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan PT. Freeport Indonesia adalah langkah yang baik.

Dalam usaha merebut kembali Gunung Emas Papua dan menaikan derajat kewibawaan bangsa Indonesia yang selama ini sudah terjebak dalam imprialisme oleh karena itu dalam hal mewujudkan TRISAKSI bung karno kami siap untuk turun serta berdampingan bersama masyarakat Sumatera Selatan melawan imperialisme yang selama ini duduk dibumi pertiwi dan sedikit saya beri kan kutipan bung karno untuk menjadi pemantik semangat kita. BIARLAH KEKAYAAN BANGSA INI TERPENDAM SEHINGGA SAATNYA NANTI PUTRA-PUTRI TANAH AIR MAMPU MENGOLAHNYA (pidato hut proklamasi 1956 Bung Karno),’tutupnya.

Baca juga :  Kereta Api Batubara di Lahat Ini Resmi Dioprasikan

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita