oleh

Joko Siswanto : Politik Dinasti Ciptakan Pemimpin Karbitan

Kolom:Politik|27 kali dilihat

NuansaKita – Palembang :  Politik dinasti dalam ajang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, politik dinasti dinilai akan mematikan demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat dalam prosesi memilih pemimpin.

Pengamat politik Palembang, Joko Siswanto menilai politik dinasti bisa menutup kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat berpartisipasi menggunakan hak dipilihnya dan akhirnya akan menghasilkan pemimpin hanya dari keluarga terdekat.

“Cuma keluarga itu saja, sehingga masyarakat tidak ada peluang. Padahal kita negara demokrasi yang setiap kewarganegaraan itu harus ada kesamaaan dalam hukum pemerintah,” ujar Joko yang juga merupakan Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Senin (19/9).

Baca juga :  KPU Sumsel : 441 Miliar Anggaran Pemilu 2018

Masih kata dia, jika pemimpin suatu daerah sudah didominasi oleh suatu klan atau satu keluarga makan akan tertutup bagi orang lain. “Kendatipun keluarga itu dipercaya bisa memanage daerah tersebut dan bisa menjadi pemimpin yang baik, tapikan imbasnya masyarakat akan terpuruk yang menimbulkan kerajaan dinasti modern, ini negatifnya,” urainya.

Dampak negatif lain yang paling parah, sambung Joko, kalau politik dinasti itu ternyata tidak aspiratif serta tidak amanah. kedua hal negatif tersebut yang harus dihindari jika ingin politik dinasti tidak menjadi buruk. Sebenarnya, politik dinasti bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang supaya setiap orang bergantian memegang tampuk kekuasaan dengan proses yang kompetitif.

Baca juga :  Diskusi Kebangsaan Pasca Sarjana Taman Siswa, Soroti Intoleransi di Masyarakat

Ia mengatakan, lebih buruknya lagi dari politik dinasti adalah pemaksaan serta pengkarbitan untuk menjadi pemimpin, bukan karena tren menjadi pemimpin tetapi dipaksa.

Memang diakui Joko, politik dinasti mempunyai sisi positif dan bisa memajukan daerah yang dipimpinnya, tetapi hal tersebut jarang terjadi karena kebanyakan semua politik dinasti itu buruk.

“Untuk itu masyarakatlah yang harus dicerdaskan jika ada dinasti politik harus hati-hati apakah track recordnya. Bagus atau tidak, karena tidak ada undang-undang yang melarang politik dinasti hanya saja harus transparan serta demokratis,” tutupnya. (juwita)

Baca juga :  KPU Muba Terindikasi Melakukan Tindakan Melawan Hukum

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita