oleh

Refly Harun : Untuk Mengurangi Kecurangan, Bawaslu Harus Lebih Optimal

Kolom:Headline, Politik|9 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu telah mempermanenkan dan memperbanyak jumlah pengawas pemilu dalam jenjang tertentu, salah satunya adalah pengawas pemilu tingkat provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kendati Bawaslu sudah dipermanenkan menjadi sebuah lembaga, baik di tingkat pusat maupun provinsi, pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu di Indonesia tidak lantas berkurang. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, dalam seminar nasional “Bentuk Ideal Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum” di program Doktoral Fakultas Hukum UNSRI, Selasa (6/12).

Baca juga :  Alex Noerdin Undang LVRI Sumsel Buat Coba LRT

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi pengawasan (prevention), penanganan (engorcement), dan penyelesaian sengketa pemilu. Dari ketiga fungsi tersebut, sesungguhnya tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa pilkada.

Refly Harun menambahkan, ketiga fungsi Bawaslu yang ada, belum efektif untuk menyelesaikan sengketa pemilu, karena badan pengawas tidak memiliki kekuasaan yang menentukan (determinatif), selain itu juga pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“untuk pengawasan secara umum, harusnya diserahkan langsung kepada masyarakat, dibantu peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Pengawasan dari ketiga elemen ini akan lebih efisien yakni murah dan mudah karena tidak mengeluarkan banyak anggaran, tegasnya.

Baca juga :  Gubernur Saksikan Pleno Peghitungan Final Tingkat Provinsi

Bila terjadi pelanggaran, masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dapat langsung melaporkannya ke alamat masing-masing tidak perlu lagi menggunakan pengawas sebagai perantara. Untuk itu, Undang-Undang perlu untuk memerintahkan kepada Polri untuk menyiapkan personel khusus dalam menangani pelanggaran pidana pemilu (kada).

Pelanggaran yang biasa terjadi meliputi pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran serius.

Dalam konteks pilkada, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada, putusan dari Bawaslu bersifat final dan mengikat serta tidak bisa diajukan upaya banding ke pengadilan. Nama Bawaslu sebaiknya digantikan menjadi Badan Penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu.

Baca juga :  Staf BPN Lampung Ancam Bunuh Adian Napitupulu

H. Aspahani.,S.E.,Ak.,MM.,CA. Ketua KPU Sumsel menambahkan kredibilitas penyelenggara juga ditentukan dengan penguatan kelembagaan. Adapun penguatan kelembagaan yang dilakukan KPU dengan dua pendekatan.

“Pendekatan pertama yaitu individual capacity building, melakukan berbagai bimbingan teknis penyelenggaraan. Yang kedua yakni organizational capacity building, dengan cara berorientasi cara pengelolaan dan sistem kerja sebuah lembaga sehingga diperoleh output kerja yang efektif efisien dan akuntabel”, tutupnya. (desta)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita